Pemuda adat Negeri Luhu tolak pembangunan tower Net 1

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, SBB – Ratusan pemuda yang mengatasnamakan diri Pemuda adat Negeri Luhu menggelar aksi unjuk rasa menolak pembangunan tower telekomunikasi Net 1 yang dikerjakan PT. Nizam Cahaya Konstruksi di kawasan Lala Nusa, Gunung Malintang, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Jumat, (30/8) siang.

Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pejabat Kepala Desa Luhu Djufri Kaliky dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Luhu atas hibah tanah adat negeri Luhu kepada pihak Net 1 milik PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.

Tanah adat yang dihibahkan tanpa melalui musyawarah desa itu dianggap sebagai tindakan pembohongan publik, penyalahgunaan wewenang dan telah merugikan kekayaan negeri Luhu sehingga menimbulkan keresahan secara luas di tengah masyarakat adat negeri Luhu.

Para pengunjuk rasa berorasi di balai Desa Luhu kemudian berjalan kaki menuju pasar sambil membentangkan spanduk dan poster yang bertuliskan “ Suara masyarakat hukum adat negeri Luhu menolak dengan keras pembangunan tower diatas tanah adat negeri Luhu,” Selain itu juga terpampang poster yang bertuliskan “ Penjarakan Staf Pemerintah Negeri Luhu yang hibahkan tanah adat buat investasi Cina tanpa persetujuan masyarakat negeri Luhu “.

Dalam orasinya, Jerry Suneth selaku Kordinator lapangan mengajak semua warga masyarakat negeri Luhu untuk bersama-sama melakukan aksi boikot terhadap pembangunan tower telekomunikasi tersebut.

Menururt Suneth, tanah adalah bagian dari harga diri masyarakat adat negeri Luhu dimana tanah adat seluas 400 meter persegi itu digadaikan secara Cuma-cuma oleh Pejabat Kepala Desa Luhu Djufri Kaliky, termasuk Ketua Badan Saniri Negeri (BPD) Luhu H. Abd. Rasyid Payapo kepada perusahan Net 1 tanpa konfirmasi atau musyawarah dengan masyarakat.

“Pemberian hibah tanah adat seluas 400 M2 itu dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah negeri Luhu tanpa musyawarah dengan masyarakat adat,“ ujar Suneth yang juga Ketua Kelompok pencinta Alam lala Nusa Luhu dalam orasinya di depan Balai Desa.

“Tanah ukuran 20 M2 x 20 M2 yang terletak di Gunung Malintang diatas itu, tidak lagi dimiliki oleh masyarakat adat negeri Luhu namun sudah dimiliki orang Cina karena saat ini tanah adat itu sedang diurus akta kepemilikan oleh perusahan Net 1,“ kata Bambang Silouw dengan tegas.

Informasi yang kami dapat dari ketua Badan Saniri negeri Luhu bahwa tanah itu dihibahkan untuk sementara, namun ketika ditemui pimpinan perusahan Net 1 di Ambon, terjadi kejanggalan dengan adanya kesepakatan tanah di hibah selamanya. “Kami hanya meminta keterbukaan, minta transparansi bahwa pihak Net 1 juga telah mengakui memberikan uang kontribusi sebagai kompensasi atas lahan tersebut kepada Pemerintah Desa Luhu sebesar Rp. 30.000.000,” tandas Badrun Waliulu dalam orasinya di depan Pasar Desa Luhu.

Para pendemo menyampaikan beberapa tuntutan antara lain menolak dengan keras keabsahan Surat hibah/peralihan hak dan segala bentuk kegiatan oleh pihak penerima hibah diatas tanah adat milik masyarakat adat negeri Luhu yang terletak di kawasan lala Nusa Gunung Malintang.

Selaian itu, pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah Negeri Luhu untuk segera menggelar Rapat Saniri Besar (Musyawarah Desa) negeri Luhu untuk klarifikasi tindakan penyalahgunaan wewenang dalam tindakan menghibahkan sebidang tanah adat milik masyarakat adat negeri Luhu dengan melibatkan kelembagaan adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Usai menggelar orasi di Pasar Desa Luhu, ratusan pendemo itu melanjutkan longmarch dengan berjalan kaki ke Puncak gunang Malintang lokasi pembangunan tower sambil meneriakan yel-yel “Ayo boikot pembangunan tower !”

 

 

Reporter : AG Kaliky/Nal

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *