Korupsi cetak sawah baru, Ketua kelompok tani Maradu Divonis 1,5 tahun

by -41 views

MITRAPOL.com, Medan – Ketua Kelompok Tani Maradu, Arifuddin Sirait (35) dan bendahara Ignatius Sinaga (32), divonis masing-masing satu tahun 6 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan, karena terbukti selewengkan dana bantuan pencetakan sawah Kab. Dairi, Sumatera Utara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Dairi Dawin S Gaja ketika dikonfirmasi, Kamis (19/9/2019) membenarkan jika perkara itu telah jatuh vonis dan pihaknya masih pikir-pikir terhadap vonis tersebut.

Putusan yang dibacakan hakim ketua Safrin Batubara di PN Medan, beberapa waktu lalu, lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang menuntut 2 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan, dengan uang pengganti Rp 12 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dalam putusan uang pengganti tidak disebutkan lagi, karena telah dibayar oleh kedua terdakwa.

Dalam dakwaan disebutkan, pencetakan sawah baru seharusnya dikerjakan secara swakelola, namun dalam praktiknya dialihkan kepada pihak ketiga (rekanan) oleh para terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Dairi Dawin S Gaja

Terkait dengan penyimpangan penggunaan dana total Rp750 juta tersebut, Kejari Dairi juga telah menetapkan tiga orang tersangka dari pihak ketiga.

Lebih lanjut, JPU menyebutkan, dalam dakwan kerugian keuangan negara sesuai hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp86 juta. Namun pengakuan para terdakwa di persidangan sebesar Rp76 juta.

Sesuai dakwaan, tahun 2011 Desa Simungun, Kecamatan Siempat Nempu Hilir mendapatkan dana perluasan sawah dan cetak sawah dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Dairi, sebesar Rp750 juta.

Arifuddin dan Ignatius keduanya Ketua dan Bendahara Kelompok Tani Maradu yang beranggotakan 77 orang, dipercayakan melakukan kegiatan pencetakan sawah dan pekerjaan land leveling (pematangan sawah) di Desa Simungun, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Dairi.

Kedua terdakwa mengajukan pencairan dana kepada saksi Herlina Lumbantobing selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Namun pekerjaan seyogianya dikerjakan secara swakelola diberikan kepada pihak ketiga (rekanan). Akibatnya, negara dirugikan Rp 86 juta.

Dari fakta-fakta terbukti adanya unsur pidana pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

 

 

Reporter : Zul

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *