LBH dan Gerbang Sumut tolak revisi UU Naker dan kenaikan BPJS

by -17 views

MITRAPOL.com, Medan – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan melalui Direkturnya, Ismail Lubis dan Gerakan Rakyat dan Buruh Bangkit Sumatera Utara (Gerbang Sumut) menyatakan, menolak rencana pemerintah merevisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Naker).

Selain itu, mereka juga menolak keras rencana kenaikan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), hingga 100 persen. Demikian pers rilis LBH Medan dan Gerbang Sumut, Kamis (19/9/2019).

Dikatakan, pemerintah berkeinginan kuat membuka seluas-luasnya peluang investasi dengan mempermudah segala sesuatu yang dianggap menghalangi investor.

Namun ada ‘aroma tidak sedap’ di balik keinginan revisi UU Ketenagakerjaan, yakni masuknya pasal-pasal yang menguntungkan pengusaha dan investor, tapi sama sekali tidak berpihak kepada pekerja.

Padahal UU Ketenagakerjaan saat ini, sudah cukup fleksibel, dibandingkan UU Ketenagakerjaan negara lain. “Kami tidak mau revisi ini tiba-tiba disahkan seperti halnya revisi UU KPK yang terkesan dipaksakan,” timpal mereka.

Menurut Ismail Lubis, terkait dengan isu sentral tersebut, LBH Medan dan Gerbang Sumut juga akan menyurati Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI. Intinya menolak rencana tersebut karena dikuatirkan tidak prorakyat.

Rencana kenaikan iuran BPJS juga tidak beralasan. Sebab sumber masalah diduga kuat, kurang baiknya manajemen BPJS, “Kenaikan BPJS hingga 100 persen dipastikan sangat memberatkan masyarakat, khususnya kaum pekerja,” pungkasnya.

 

 

Reporter : Zul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *