Warga Desa Jagabita kecewa pengelolaan dana desa tidak transparan

by -197 views

MITRAPOL com, Parung Panjang Proyek pengaspalan Jalan Kp.Pabuaran, Desa Jagabita, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor terkesan asal jadi, proyek yang bersumber dari APBDES (Dana Desa) tahun 2019 sebesar Rp 76.500.000,- itu menuai keluhan dari masyarakat setempat.

Menanggapi hal itu, masyarakat Kp.Pabuaran merasa tidak puas dan mengeluhkan pengerjaan pengaspalan jalan tersebut. Pengerjaan asal jadi, diduga adanya penyelewengan , markup bahan baku.

“Jalan baru dua minggu di aspal, tapi sudah hancur, bahan aspalnya jelek. Percuma anggaran terbuang sia-sia. Jangan-jangan di korupsi,”keluh salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya kepada wartawan Mitrapol.

Warga prihatin karena dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat dengan tujuan tidak ada istilah desa tertinggal akan sulit terwujud lantaran dana tersebut rawan akan diselewengkan dan ini layak untuk diperiksa oleh instansi terkait, ujar warga yang lain.

Terkait permasalahan tersebut, Mitrapol coba mencari tau langsung melalui intansi Desa. Salah satu pejabat desa yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, Pejabat Sementara ( Pjs) kades jagabita tidak pernah memberitahukan masalah pencairan dana desa ke Staffnya (Sekdes) .

“Bagaimana akan transparan kepublik atau kemasyarakat, ke staff bawahanya saja tidak transparan. Seharusnya pencairan dana baik anggaran dana desa ataupun dana rutilahu, harus ada tanda tangan sekretaris desa, tapi kok ini bisa cair,”

“Apalagi, pencairan dana desa sangat besar, Kok tidak diketahui oleh sekretaris desa bahkan tidak ada tanda tangan sekretaris desa baik anggaran tahap III th 2018, anggaran tahap I th 2019 dan tahap II th 2019,” tuturnya.

Untuk diketahui, sampai berita ini dimuat. Papan Pengumuman terkait program pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa tidak pernah tampak di depan Kantor Desa. Mulai dari berapa besar dana diterima hingga penggunaan atau realisasinya secara rutin. Termasuk papan proyek pengerjaan dilokasi pembangunan dari 11 proyek hanya ada beberapa saja yang terpampang.

Sementara ( Pjs) kades jagabita, saat dikonfirmasi mengenai papan pengumuman mengatakan, papan nama belum terpasang karena pengerjaan proyek belum selesai

“Nanti, jika proyek pengaspalan selesai baru kita buat papan pengumuman proyeknya,sekalian jumlah besar dananya,” dalihnya.

Padahal menurut Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi(Kemdes PDTT) melalui Sekjen Kemdes PDTT kepada Mitrapol mengutarakan, untuk pengawasan dilapangan diwajibkan setiap Kepala desa untuk memasang papan pengumuman dikantor desa.

“Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga ikut mengawasi, sehingga ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa,” ujarnya.

Dari pemerintah pusat sendiri, sudah ada sistem pengawasannya. Kemdes PDTT menyediakan call center 1500040 atau SMS Center di nomor 081288990040 / 087788990040 bagi masyarakat untuk melaporkan bisa mencurigai indikasi penyelewengan. Kemdes PDTT juga telah membentuk Satgas Dana Desa, yang membantu kementerian untuk pemantauan, pengawalan dan pengawasan dana desa.

“Setiap kasus yang dilaporkan ke Kemdes PDTT diserahkan ke aparat hukum bila masuk ranah hukum, sedangkan yang masih bisa ditolerir dilakukan pembinaan. Kemdes PDTT juga rutin melakukan sosialisasi melalui pertemuan langsung dengan kepala desa dan kepala daerah.intinya masyarakat jangan takut, jika ada yang tidak beres laporkan,” tegasnya.

 

 

Reporter : A.Harahap/Adhi M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *