Cegah Korupsi, Hak Rakyat Kembali

  • Whatsapp

Oleh : Mahis Muhammad
(Wartawan dan Ketua ORNOP Anti Korupsi Lutim)

MITRAPOL.com, Luwu – Korupsi di indonesia telah memasuki fase yang menghawatirkan. Transparency International mengeluarkan hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2018, menetapkan Indonesia menduduki Rangking 89 Indeks Korupsi Dunia. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang tahun 2018 kerugian Negara akibat Korupsi capai 6,5 Trilyun.

Sumber lain menyebutkan, potensi kerugian negara di tahun 2019 capai 200 Triliyun. M. Yasin, mantan wakil ketua KPK di tahun 2008, pernah mengatakan, Kebocoran anggaran Negara diyakini sudah terjadi sejak 10 tahun sejak Indonesia merdeka. Kebocorannya hampir setengah dari anggaran atau 40 persen dari APBN ketika itu.
Praktek koruktif atau rasuah di negeri ini nyaris menggurita dan terorganisir. dari orde lama hingga orde reformasi terasa kian menghawatirkan dan cendrung masif. Dikutip dari detik.com, Lanjut, Muh. Yasin, gambaran kebocoran uang negara ketika itu di tahun 1952-1956 capai 30-40 persen, dan peluang tersebut berpotensi terjadi antar departemen.

Era sekarang, bukan lagi antar departemen, namun sudah merambah kemana-mana. Wakil ketua KPK, Basaria Panjaitan menyebut, salah satu upaya mencegah praktek koruktif ini, khusus dibidang pemasukan pajak misalnya, penerapan sistem elektronik tak bisa dihindari lagi. Dan itu sangat memudahkan pemantauan. Jika kita merunut kebelakang, sejak tahun 2004 hingga 2019, tercatat 124 kepala daerah yang terjerat korupsi. Dan pada tahun 2018, terdapat 454 kasus penindakan dugaan korupsi

Dari sekian banyak kasus, Komisi pemberantasan korupsi (KPK) menempatkan wakil rakyat, pejabat terbanyak terjerat kasus korupsi. Di tahun 2018, Anggota DPR/DPRD terjerat melonjak 5 kali lipat dari tahun sebelumnya, sehingga lonjakan ini sekaligus membawa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) naik keperingkat 4 di Asean menggeser posisi negara Gajah Putih, Tailand.

Ditangan ketua KPK, Agus Raharjo, sekarang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption perception Index (CPI) Indonesia berada diperingkat ketiga se-Asean (Tempo.com,Jakarta 11 Desember 2017). Hal tersebut menunjjukan Indonesia berada di arah yang benar dalam pemberantasan korupsi. Trend penanganan korupsi dari tahun ketahun cenderung menurun. Posisi indonesia sekarang ini kalah dari Singapura dan Malaysia. Negara tetangga itu kini menempati peringkat teratas, lantaran komisi pemberantasan korupsi (KPK) Versi Negara Singapura dan Malaysia sudah ada sejak tahun 1952, sementara Indonesia mengenal KPK di tahun 2002.

Tindakan “Afirmatif ” dibutuhkan, dalam keseriusan semua pihak termasuk eksekutif dan Legislatif memberantas tindak kejahatan ini. Undang – undang nomor 30 tahun 2002 tentang korupsi, sekalipun undang-undang ini memberikan sejumlah tugas kepada KPK seperti, koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan hingga melakukan monitor penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal itu rupanya belum cukup, dan perlu ditambah energi lagi untuk melawan penyakit korup di negeri ini. bukan justru sebaliknya ingin melemahkan KPK. Rakyat masih punya harapan besar terhadap KPK memburu dan menangkap para cukong-cukong penikmat uang rakyat ratusan bahkan ribuan Trilyunan itu terungkap dan tertangkap.

Berdasarkan data empiris, menyebutkan, beberapa kasus besar dengan kerugian negara mencapai ratusan Triliyun rupiah seperti misalnya, Kasus BLBI, Century, Kredit Bank Bapindo dan masih banyak lagi kasus lain yang belum terungkap oleh KPK. Menghadapi kasus sebesar itu memang tidaklah mudah, KPK butuh support dan “power” dari semua pihak.

Jika kita ingin serius dalam penanganan kasus korupsi, dan untuk mengembalikan hak-hak rakyat, Indonesia perlu bercermin kiat-kiat dari negara-negara yang sukses memerangi korupsi. Misalnya, Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) mestinya dipermanenkan, tidak dengan cara Ad hoc (pertama). Tips berikutnya adalah semangat pemberantasan korupsi yang “Mainstream” artinya, Sistem penerapan Toleransi terdidik, moralitas panutan sehingga jauh dari prilaku korup yang diawali dari lembaga- lembaga pemerintah.

Efektifnya, setiap kelembagaan atau instansi memilik keterwakilan KPK di sana, yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai semacam “Hotline ” yang dapat mengakses kegiatan selama 1×24 jam. Sistem ini yang membawa sukses “Denmark” negara terbersih dan membawanya pada peringkat “Ter-Wahid” di mata dunia (Tempo.com, 15 Maret 2016).

Dengan sistem sedemikian sederhana itu, “Penulis berpendapat” public berpartisipasi melaporkan setiap ada dugaan korupsi di instansi tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti tanpa birokrasi yang rumit. Dengan demikian, itulah salah satu perwujudan untuk menempatkan lembaga komisi pemberantasan korupsi (KPK) demi tercapainya tujuan Cegah Korupsi, Hak Rakyat terselamatkan demi kemakmuran bangsa dan negara.

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *