Kilas Balik Perjuangan Pers Indonesia

  • Whatsapp

Oleh : Mahis Muhammad
(Wartawan & Anggota PWI )

Dalam buku “Four Theories of the Press” yang ditulis oleh Fres S.Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schram, bahwa Pers dapat dikategirikan menjadi;

1. Authoritarian (Pers Otoritarian)
Teori ini kebanyakan digunakan pada negara -negara barat. Dalam sistem otoriterian, media massa/pers bukan sebagai alat kontrol pemerintah, tetapi lebih kepada instrumen pendukung untuk mencapai tujuan negara. Dan oleh sebab itu teori pers ini terkesan dibawah ketiak penguasa. Negara yang banyak mengadopsi sistem tersebut seperti cina, Portugal, Spanyol dan sebahagian Asia dan Amerika Selatan.

2. Libertarian Press (Pers libertarian )
Sistem tiori tersebut merupakan kebalikan dari Otoritarian. Sering juga disebut tiori pers bebas yang merupakan sarana penyaluran aspirasi rakyat dalam memberikan pengawasan dan penentuan sikap setiap kebijakan yang di ambil oleh pemerintah.

3. Soviet Communist pers atau komunis soviet
Teori yang menitiberatkan pada anggapan bahwa setiap sarana produksi dan distribusi berada dibawah kekuasaan negara komunis. Dengan sendirinya, pers Communis sebagai instrumen yang terintegrasi dengan kekuasaan.

4. Social responsibility press atau pers tanggung jawab sosial
Pers tanggung jawab sosial (social responsibility) lebih kepada tanggung jawab moralitas dan nurani sebagai pribadi insan pers maupun kepada masyarakat. Dari ke empat kategori tiori pers tersebut, pers Indonesia ” cendrung ” masuk didalam kolompok ini senapas kode etik jurnalistik yang kita miliki.
Istilah pers itu sendiri berasal dari bahasa Belanda, dan dalam bahasa Inggeris berarti press. Secara harfiah pers berati cetak. dan secara maknafiah berarti penyiaran cetak atau publikasi secara cetak. Defenisi lainnya, pers adalah lembaga sosial sebagai wahana komunikasi massa yang dijalangkan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran media.

Diketahui, Pada zaman pemerintahan Cayus julius seorang berkebangsaan Romawi, Penyampaian informasi /pemberitaan pertama kali diperkenalkan (100-44 SM) di negara Romawi. Awal peragaannya ditulis pada sebuah papan tulis yang dipajang disebuah lapangan terbuka dimana rakyat banyak berkumpul.
Pada zaman perintahan Kaisar Quang Soo, di Cina terbentulah penerbitan Surat kabar tahun 911 mulailah diperkenalkan cetakan Surat kabar pertama yang namanya”King Pau” untuk memuat kepurusan -keputusan rapat permusyawaratan dan berita -berita dari istana kekaisaran ketika itu.

Bagaimana Dengan Sejarah Pers di Indonesia ?
Dimasa penjajahan, pers Indonesia mengalami distorsi, penyebaran informasi liwat pemberitaan di awasi sangat ketat oleh para penjajah di negeri ini. Tujuannya jelas, agar nasionalisme dan rasa persatuan tidak mudah terbentuk. Terutama di masa penjajahan Hindia Belanda, kegiatan jurnalistik ketika itu, pengawasan ekstra ketat oleh Belanda. Kehidupan pers dimasa itu sebagai corong perjuangan.
Belanda menganggapnya momok yang dia harus perangi. Mereka memandang perlu membuat undang-undang yang dikenal dengan KUHP dan mengeluarkan aturan yang dibernama ” Persbreidel Ordonantie ” semacam sangsi pembrendelan surat kabar dan majalah. Bukan hanya itu, Belanda juga mengeluarkan peraturan bernama ” Haatzai Artekelen ” isinya, ancaman hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan permusuhan, kebencian, serta penghinaan terhadap pemerintahan Nederland dan Hidia Belanda.

Nasib Pers Dimasa Penjajahan
Tiga setengah Abad Indonesia dibawa ketiak Belanda dan tiga setengah tahun ter aniaya oleh Jepang. Di bawah penjajahan, kedua negara tersebut kehidupan Pers Indonesia mengalami dua Fase. Fase Hindia Belanda dan Fase penjajahan Jepang. Kedua fase tersebut masing -masing memiliki corak pers tersendiri. Pada tahun 1856 misalnya, Belanda mengeluarkan aturan Pers yang pertama kali bersifat “Pengawasan Preventif”. Isinya memuat tentang semua kary cetak sebelum diterbitkan di percetakan dan oleh pencetak terlebih dahulu menanda tangani perjanjian kepada pemerintah setempat.

Pada tahun 1906 Hindia Belanda mengubah aturannya dari Pengawasan Preventif menjadi “Pengawasan Represif ” yakni pencetak dan penerbit diharuskan menyerahkan koran yang telah diterbitkan kepada pejabat setempat, selambat-lambatnya 1 × 24 jam setelah terbit atau sebelum di edarkan (ini gambaran singkat).

Sementara kependudukan Jepang, Nasib penerbitan surat kabar secara pelan – pelan di mandulkan dan di satukan, tujuannya agar pemerintah Jepang dapat memperketat pengawasan terhadap isi surat kabar. Hampir, setiap Konten surat kabar dinfaatkan sebagai alat Propaganda untuk memuji pemerintahan Jepang .

Pers nasional masa kependudukan jepang memang mengalami pengekangan kebebasan yang lebih pada zaman Belanda. Sekalipun muncul beberapa penerbitan ketika itu, tetapi menjadi alat pemerintahan sifatnya pro – Jepang. Dibawah tekanan penjajah, para jurnalist berjuang bukan hanya ketajaman penahnya, melaingkan dengan jalan simpul -simpul organisasi keagamaan, pendidikan dan politik. Karakter Belanda – Jepang dalam tindakan terhadap masyarakat jajahannya, sangat beda dengan Inggris.

Sekedar gambaran, Malaysia, Singapur dan India adalah bekas jajahan Inggris. Semua Negara Persimakmuran, hampir segala tehnologi yang mutakhir dan sistem yang sudah maju di Inggris di angkat ke negara jajahannya, agar warga masyarakat jajahan itu merasa nyaman. Sementara watak dan karakter Belanda dan Jepang, berupaya mengkerdilkan masyarakat jajahan terutama dibidang pendidikan termasuk memasung kehidupan Pers ketika itu. (Londo – Jepang).

Bagaimana Pers di Masa Kemerdekaan ?
Kebebasan Pers di rezim kemerdekaan “Ibarat Gelang Karet “. Konsep Pers yang brrtanggung jawab ketika itu berkali -kali mengalami perubahan. Undang -undang Nomor : 11 tahun 1966 tentang Pers yang kemudian di ubah dengan undang -undang nomor : 4 tahun 1967 dan di ubah lagi menjadi Undang – undang nomor : 21 tahun 1982.
Kebebasan Pers yang bertanggung jawab itu tersimpul dalam Bab II yang berisi pasal 2 – 5 mengenai tugas, Fungsi, Hak dan kewajiban Pers, seperti di pasal 2 ayat 2 tentang kewajiban Pers Nasional terhadap Pancasila dan Undang -undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen.

Dan ketika Pers diragukan dan dianggap membahayakan kehidupan Nasional, keluarlah peraturan Menteri Penerangan Republik Indonesia nomor : 01/Pen/Menpen/1984 tentang surat Izin Usaha Penerbitan Pers yang dikenal dengan (SIUPP). Selama kurang lebih tiga dekade berkuasa, pembungkaman kebebasan secara besar -besaran. Pemerintah mengontrol hampir semua aspek. Yang dianggap mengganggu ketertiban disingkirkan, dan suara kritis ditekan termasuk media.

Keadaan itu, Presiden BJ.Habibi mulai membalik situasi pembungkaman menjadi keterbukaan. Habibi ketika itu, ia ingin semua orang bebas berbicara. Termasuk Kran Pers di buka selebar – lebarnya. SIUPP tak ada lagi, konteks kontrol media perlahan “Sirna”. Pencabutan SIUPP berdampak Signifikan terhadap sejumlah penerbitan di Indonesia. Sebagaiman termaktub dalam permenpen Nomor 1 tahun 1984 serta di ikuti penetapan aturan baru dalam wujud Permenpen Nomor 1 Tahun 1998.

Pondasi kebebasan Pers kian kokoh atas terbitnya Undang -undang nomor : 40 tahun 1999 tentang Pers, yang di sahkan Presiden Habibi pada tanggal 23 September 1999, isinya memuat 10 Bab dan 21 pasal. Dengan terbitnya Undang -undang tersebut, maka undang – undang sebelumnya gugur dengan sendirinya. Bukan hanya itu, sebelum mengesahkan undang pokok pers, Presiden Habibi mengesahkan Undang -undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia (HAM). Sehingga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menganugrahi gelar kepada Presiden ketiga RI, BJ .Habibi sebagai bapak kemerdekaan Pers Indonesia sekaligus penegak hak asasi manusia.

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *