BMIR: Presiden Jokowi harus tegas soal UU KPK

by -26 views

MITRAPOL.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo beberpa waktu yang lalu mengatakan tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan penerapan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Dalam kesempatannya Relawan Joko Widodo yang tergabung dalam Barisan Muda Indonesia Raya (BMIR) memiliki pandangan yang sama dimana (BMIR) menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk UU KPK.

Ketua Umum, BMIR Rouli Turedo Octara mengungkapkan Jokowi perlu bertindak tegas terhadap persoalan UU KPK. Jangan sampai Jokowi diintervensi oleh pihak manapun untuk menerbitkan Perppu.

“Ya intinya Pak Jokowi harus bertindak tegas soal UU KPK ini. Jangan sampai terpengaruh intervensi sana-sini untuk menerbitkan Perppu itu,” ungkap Rouli dalam sebuah acara diskusi pada Jumat sore (27/9/2019) di Jakarta

Menurut Rouli, revisi UU KPK itu sudah sesuai dengan konstitusi. Jadi baginya tak ada yang perlu diragukan lagi mengenai UU tersebut. Sebagai relawan, ia hanya bisa menyarankan Presiden, namun ia menegaskan Jokowi perlu mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu.

“Revisi UU KPK sudah sesuai dengan konstitusi. Jika ada yang tidak sepakat, ya silahkan gugat nanti di Mahkamah Konstitusi. Pak Jokowi harus tegas intinya menyikapi itu,” imbuhnya.

 

 

Reporter : BS

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *