LPRI siap jadi lembaga pengawas Dana Desa diseluruh Indonesia

by -288 views

MITRAPOL.com, Jakarta – Pemerintah telah mengucurkan dana ke seluruh pelosok desa yang ada di wilayah Republik Indonesia dengan jumlah yang tidaklah sedikit, dan bukan rahasia lagi karena jumlahnya yang besar, sehingga menjadi isu dimana penggunaan serta penyaluran anggaran Dana Desa tidak sesuai dengan harapan pemerintah.

Menyikapi masalah ini, LPPRI sebagai wadah anak bangsa tergerak untuk mengawasi penggunaan Dana Desa agar tercipta kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.

Sebagai anak bangsa, Ketua LPRI Syarifudin tahir,SE.,ST.,MM, berharap LPRI bisa menjadi lembaga untuk mengawasi Dana Desa di seluruh Indonesia, untuk betul-betul teroganisir, karena pengawasan Dana Desa ini sangatlah penting, dimana untuk penguat sistem pengawasan pengunaan dana desa tepat sasarannya dan tepat gunanya, diketahui saat ini Dana desa yang digelontorkan pemerintah ke desa semakin besar, sehingga butuh pengawasan ketat dalam penggunaan dana desa.

Apa bila masyarakat desa mengetaui dana desa di selewengkan oleh kepala desa langsung lapor kepada petugas LPRI di mana saja berada untuk ditindak lanjuti sampai ke pihak berwajib. Untuk meminimalkan penyalahgunaan anggaran dana desa perlu dibangun pola dan cara pengawasan yang kolaboratif melalui sistem pengawasan melekat.

Ditambahkannya, untuk menghasilkan pembangunan Desa yang sesuai dengan yang diharapkan dan tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan diperlukan penguatan sistem pengawasan dana desa berbasis kolaboratif yang akan menghasilkan pembangunan Desa yang selaras, maka mengawal dana desa sangat penting untuk mengkordinasikan dan menciptakan satu sistim yang baik.

Pengawasan yang sifatnya horizontal, memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkannya kalau mendapat informasi yang cukup, ujarnya

Transparansi pengunaan dana desa sangatlah penting, selain itu, perkuat melalui organisasi sosial kemasyarakatan melalui Masjid, Gereja dan lain-lain.

Diharapkan dengan adanya pengawasan, penggunaan dana desa ini betul-betul bermanfaat dan efektif menjadi instrumen bagi masyarakat desa untuk merubah nasib masyarakat desa serta bisa mengangkat perekonomian di desa itu sendiri, jangan sampai dana desaini disalah gunakan oleh oknum kepala desa yang seperti terjadi sekarang ini.

Banyak dana desa yang disalah gunakan oleh oknum kepala desa, seperti di Maluku banyak digunakan untuk biaya anak kepala desa masuk PNS dan masuk TNI dan POLRI, ini yang harus masyarakat laporkan, contoh lain, di satu desa, aparat desanya semua diisi oleh keluarga kepala desa sendiri, anak mantunya, anaknya, iparnya dan kerabat kepala desa sendiri, dan selama 5 tahun desa itu tidak ada pembangunan yang dicapai.

Terkait masalah itu kami sudah mengirim surat ke Polres Sukabumi, tapi belum juga ditindak lanjut, sementara camat sebagai pemimpin kepala desa itu sendiri tidak pernah menegur kepala desa tersebut, atau mungkin Camatnya juga sudah dapat bagian dari kepala desa, dan lebih parah lagi kepala desa itu menjual pupuk yang di berikan Dinas Pertanian untuk kelompok tani.

Kalau semua kepala desa seperti desa tersebut, bagaimana masyarakat bisa maju, justru masyarakatnya semakin terpuruk, jalan desa tidak pernah di perbaiki oleh dana desa maupun oleh pemerintah kabupaten sukabumi, sudah 35 tahun jalan utama menujuh desa sepanjang 25 km rusak parah, sampai harga komoditi Mangga di desa tersebut jatuh sekali, sehingga mencapai harga Cuma 300 perak/kg.

Bagaimana masyarakat desa bisa mengangkat taraf hidupnya lebih baik lagi dan yang paling parah lagi di desa tersebut masalah sudah 30 tahun belum memiliki sertifikat tanah, kenapa bisa karena oknum kepala desanya tidak mau tahu masalah warganya, proyek MCK anggaran 14jt yang tertera dalam membangunnya tapi masyarakat desa hanya menerima 7juta saja, semua disunat oleh oknumkepala desa yang sekarang ikut lagi pencalonan untuk kedua kalinya.

Ini baru contoh dar salah satu desa yang langsung disurvey, bagaimana kalau ada ratusan desa, laporan kepada Bapak Presiden semua baik dan bagus, tapi di lapangan sangatlah hancur, kami LPRI tidak menyalakan Menteri desa tapi justru Menteri desa yang mendapat laporan yang baik-baik dari Gubernur dan Gubernur dari Bupati dan Bupati dari Camat.

Di sini kadang Camat bisa bermain mata dengan kepala desa agar camat juga dapat upeti dari kepala desa, walaupun ada laporan masyarakat ke kantor kecamatan tidak pernah di respon positif, pengawasan yang kita inginkan adalah dan ingin kita sarankan kepada menteri desa agar di buat lembaga pendamping untuk mengawasi dana desa, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan harus di dampingi, karena kepala desa sekarang banyak yang mau hanya karena melihat anggaran desa yang begitu besar, preman pun banyak jadi kepala desa, semoga dana desa kedepan semakin baik juga untuk membangun desa lebih baik lagi kedepan di Indonesia yang diharapkan bung syarif asal ende flires ini yang berani dan tegas dalam wawancara dan menutup percakapannya dengan mitrapol. Minggu, (29/9/2019) di Jakarta

 

 

Reporter : Desi

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *