Konsultasi Publik rencana pembangunan Pas Lintas Batas Negara di Sebatik

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Kaltara – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Utara menggelar Kegiatan Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan dokumen Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) rencana Pembangunan Pos Lintas Batas (PLBN) terpadu di Sei Pancang, Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara Jumat (18/10/2019).

Camat Sebatik Utara H. Zulkifli saat di temuin wartawan usai acara mengatakan bahwa saat ini pembangunan PLBN baru dalam tahap persiapan penyusunan Amdal, untuk konsultasi dengan masyarakat terkait dengan rencana pengumpulan Amdal serta mengumpulkan data-data, kita fasilitasi di ruangan Kantor Kecamatan Sebatik Utara, jelasnya.

Lanjut Camat Sebatik Utara, dalam kegiatan ini kita berharap mendapat masukan serta pertimbangan dari pada warga yang akan berdampak langsung dengan pembangunan PLBN ini.

Agar nantinya mulai dari proses pembangunan sampai proses operasionalnya ada dokumen Amdal yang menaungi masyarakat, artinya masyarakat terlindungi, pertama dari sisi kebisingan yang dapat menganggu ketentraman msyarakat disekitarnya.

Kemudian dari lalu lintas, kan membuat tidak nyaman, itu desainnya nanti bagaimana supaya itu semua bisa diakomodir diminimalisir di samping itu juga ada lagi yang namanya sanitasi jangan sampai nanti setelah berdirinya PLBN akan muncul apa namanya limbah buangan baik cair maupun padat nanti semua dibuang ke Laut.

Jangan sampai laut kita tercemar, dan habitat serta ekosistim yang ada di pesisir pantai kita terganggu, kita kan tidak mau bermasalah dikemudian hari.

Jadi Amdal itu nanti betul-betul mencakup semua aspek yang terkait dengan hal negatif yang ini kalau positifnya okelah kita tidak terlalu permasalahkan, tapi yang negatifnya itu harus diantisipasi dan dikelola dengan baik.

Mulai dari sampah, sanitasi kemudian limbahnya harus ada pengolahan dan sebagainya ini yang kita harapkan yang nantinya terinci diuraikan semua di dalam dokumen itu yang akan menjadi pengawasan masyarakat dan pengawasan kita.

Pertemuan selanjutkan akan kita laksanakan Minggu depan untuk memastikan tidak saja Amdalnya, tapi tempat juga kita bahas, saya melihat masih ada masyarakat yang ragu mengenai Pembangunan Lintas Batas Negara ini, salah satunya mengenai pembebasan lahan PLBN, maupun perkantorannya belum final, semoga saja hari Selasa (22/10/2019) bisa tuntas, pungkas Camat Sebatik Utara.

Sementara menurut salah satu perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Utara, Adi, menjelaskan bahwa berdasarkan UU No : 38 yang baru mengatakan bahwa, Sstiap pembangunan yang berdampak lingkungan harus disertai Amdal dulu, baru dibangun.

Saya berharap pembebasan dan persoalan dampak lingkungan bisa diterima dan disetujui oleh masyarakat disekitarnya, saat ini kita sedang melakukan pendekatan sekaligus sosialisi, ujar Adi.

 

 

Reporter : Yusuf. P

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *