Seminar Ketahanan Informasi menyongsong Pilkada serentak di Sumsel

by -19 views

MITRAPOL.com, Palembang – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumbagsel dan Dewan Pimpinan wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Sumatera Selatan mengadakan Seminar Ketahanan Informasi dengan tema “Merawat Ketahanan Informasi dalam Menyongsong Pilkada Serentak 2020 di Sumsel Yang Aman dan Damai,”

Acara yang dihadiri Kabid Tik Polda Sumsel ini berlangsung mulai pukul 13.30 Wib, di Hotel Duta Jalan Letkol Iskandar, Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Minggu (20/10/2019).

Dalam kesempatan ini Kabid Tik Polda Sumsel Kombes Pol. Abdul Latif Maulana Said.Ms.Msi, memaparkan bagaimana mahasiswa dan pemuda untuk mengerti berkembangnya media sosial, media informasi maka penggunanya harus mempunyai batasan.

Menurutnya, pengguna media sosial dan media informasi harus mampu memilih dan memilah mana informasi ataupun berita yang benar dan mana yang hoax serta berita yang berisi ujaran kebohongan dan ujaran kebencian yang bisa memicu perpecahan, adu domba dan fitnah.

Sehubungan dengan rencana Pilkada serentak di tujuh kabupaten kota di Sumsel yang akan berlangsung pada tahun 2020 mendatang agar pesta demokrasi Pilkada di Sumsel bisa berjalan aman dan damai, ucapnya.

Dihadapan, peserta seminar, Kombes Pol Abdul Latif juga mengingatkan kembali ancaman hukuman bagi orang yang menyebarkan ujaran kebohongan dan ujaran kebencian ataupun fitnah.

Melalui penyampaian ini diharapkan kita semua terhindar dari perbuatan ujaran kebencian dan ujaran kebohongan yang bisa menimbulkan perpecahan.

Polda Sumsel juga melalui Bidang Teknologi informasi menyediakan email dan alamat website bagi masyarakat yang ingin menanyakan informasi ataupun berita yang didapatkan hoax ataupun tidak.

Sementara itu, Ketua Badko HMI Sumbagsel Bambang Irawan, mengatakan, bahwa sebenarnya penyelenggaraan kegiatan ini tujuanya adalah untuk ketahanan informasi di Sumsel.

Mengingat, tahun 2020 nanti ada 7 wilayah Kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak dan diantara 7 Kabupaten ini, kami nilai ada 2 Kabupaten yang termasuk Zona merah atau rawan konflik, ujar Bambang.

Artinya disinilah diperlukan peran Polri dalam hal ini Polda Sumsel untuk mencegah hal hal yang berbau hoax, ujaran kebohongan dan ujaran kebencian, pungkasnya.

 

 

Reporter : Adri

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *