Jamaluddin : Tanpa pembuktian, Hukuman adat yang dijatuhkan tidak adil

by -195 views

MITRAPOL.com, Makassar – Bermula dari adanya laporan warga kepada perangkat desa dan kepala adat setempat bahwa Daeng Abu telah berbuat asusila, para pemangku adat Desa Kanreapia menggelar rapat adat yang kemudian memutuskan memberlakukan hukum adat yaitu berupa pengusiran terhadap Daeng Abu dengan dasar tuduhan berbuat asusila.

Keputusan rapat adat yang mengusir Daeng Abu, warga Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, dengan tuduhan berbuat asusila menjadi kontroversi. Pasalnya ada dugaan tetua adat desa, memberlakukan hukuman adat tersebut tanpa disertai pengadilan adat dan melakukan pembuktian atas tuduhan yang disematkan kepada Daeng Abu.

Dalam rapat tersebut para pemangku adat mengatakan, perbuatan tersebut telah mencemari desa sehingga pelaku secara adat harus diusir untuk menghindari malu. Mendapatkan hukuman pengusiran, pihak keluarga Daeng Abu pun mengajukan keberatan.

Jamaluddin, anak Daeng Abu mengatakan, hukuman adat yang dijatuhkan kepada ayahnya, yaitu berupa pencabutan hak tinggal, tidak adil. Kenyataannya, kata dia, pemangku adat tak pernah menggelar pengadilan adat untuk membuktikan tuduhan yang dialamatkan kepada ayahnya,“ tuduhan itu belum bisa dibuktikan,” katanya Minggu (13/10).

Dia menepis tudingan, pengadilan tak digelar karena pelaku tertangkap tangan. “Bukan tertangkap tangan, ayah saya diadukan oleh seseorang, dituduh berbuat asusila tetapi tidak ada bukti dan tidak ada saksi, pemangku adat hanya mendengarkan pihak pelapor tanpa mendengarkan pihak terlapor,” ujarnya.

Lebih disayangkan lagi, saat mengumumkan keputusan itu, yang dihadiri Kapolsek Tombolo Pao, Iptu H. Jumarang, para pemangku adat menyiarkan hasil putusan secara live via facebook, sehingga keluarga Daeng Abu merasa dipermalukan. Sementara, pihak Polsek yang mencoba mendamaikan juga tak bisa berbuat banyak, karena para pemangku adat berkeras keputusan mereka sudah benar.

Namun tak semua warga Kanreapia setuju atas putusan dan cara pengambilan keputusan berdasarkan hukum adat yang diambil pihak pemangku adat tersebut. Seorang warga Kanrepia yang juga seorang akademisi mengatakan, cara-cara penerapan hukum adat yang tidak bijak seperti itu akan menjadi bumerang bagi kearifan lokal desa.

“Ini bumerang yang menjadi persoalan sosial, tidak boleh berlarut-larut, pemerintah daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta DPRD Kabupaten Gowa harus segera memanggil Kepala Desa Kanreapia agar pemberlakuan hukum adat secara sepihak tanpa pembuktian seperti ini bisa dikaji ulang dan diperbaiki,” kata akademisi yang enggan diungkapkan namanya dengan alasan keselamatan itu.

Dia mengatakan, pemberlakuan hukum adat secara semena-mena akan menimbulkan keresahan, karena warga akan merasa mudah terusir dari kampungnya hanya dengan dituduh berbuat asusila tanpa bukti. “Ini membuat warga desa was-was, lantaran mudah diusir dari kampung, tanpa pembuktian, sudah bisa menjatuhkan hukuman bagi warganya,” tambahnya.

Dikonfirmasi Kapolsek Tombolo Pao. Iptu. H. Jumarang mengatakan bahwa saat kejadian dirinya belum menjabat sebagai Kapolsek kala itu, ujarnya Minggu, (20/10/2019) Malam melalui Whatsaapnya.

“Tabe pada saat kejadian saya belum menjabat sebagai Kapolsek dan pada saat itu menurut info suami si perempuan tidak melaporkan kejadian perzinahan tersebut. Jadi kasus tersebut tidak diproses karena masuk delik aduan,” ujar Kapolsek lewat whatsaap Media ini.

Ia pun menambahkan bahwa saat video itu muncul dirinya ada, dan saat Video itu Kades mengumpulkan warganya. Dia jelaskan bahwa dirinya hadiri karena ingin mengetahui apa tanggapan warganya

Saya hadiri karena ingin tahu bagaimana tanggapan warga atas kejadian yang pernah terjadi dan menurut hasil lidik sudah diputuskan oleh adat sebelum video tersebut muncul, sehingga arahan saya pada saat itu menghimbau kepada warga agar tetap menjaga Harkamtibmas, bebernya lagi

Dia tambahkan bahwa hal ini sudah diketahui yang bersangkutan, (Abu) dan sempat Kapolsek arahkan Media konfirmasi ke Kades setempat.

Sebaiknya langsung koordinasi yang bersangkutan atau datang ke Pak Desa Kanreapia supaya lebih jelas, pungkasnya.

 

 

Reporter : Ali/Mir

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *