Sekda dan Asisten I Paluta jadi saksi perkara korupsi dana HUT

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Sekda Padanglawas Utara (Paluta) Burhan Harahap dan Asisten I Bachrum Harahap dihadirkan dalam sidang perkara korupsi dana perayaan HUT ke-10 Kabupaten Paluta TA 2017, Kamis (24/10), di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Dalam sidang lanjutan ini, terdakwa Mahlil Rambe (58) dan Jutan Harahap (55) didampingi penasehat hukum, Ouche Yudha Pramana dan Rahmadsyah Putra.

Kedua pengacara, mencecar Burhan Harahap seputar keterangan kliennya, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Dalam BAP, terdakwa Mahlil Rambe mengatakan ada menyerahkan pengembalian uang kerugian keuangan negara kepada saksi Burhan Harahap sebesar Rp50 juta di rumah dinas Bupati Paluta.

Orang kedua Pemkab Paluta ini mengaku,, tidak pernah menerima uang dimaksud.Namun ketika Hakim Ketua Jarihat Simarmata mengkonfrontir, terdakwa Mahlil Rambe malah tidak membantahnya. Hal senada juga diungkapkan saks Bachrum Harahap juga tidak dibantah kedua terdakwa.

Sementara menjawab pertanyaan hakim ketua, saksi Burhan Harahap menyebutkan, terdakwa Mahlil Rambe, selaku Kabag Kesbangpol Paluta dan staf lainnya Jutan Harahap, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Bupati Paluta, dipercayakan sebagai penyelenggara Peringatan HUT ke-10 Kabupaten Paluta.

“Belakangan terkabar ada masalah keuangan terkait peringatan HUT tersebut,” katanya.

Selesai pemeriksaan kedua pejabat Pemkab Paluta selaku saksi, majelis hakim melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan kedua terdakwa.

Terungkap di persidangan, keduanya telah menunjukkan itikad baik secara bertahap mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar 119 juta.

“Kami berdua patungan Pak Hakim. Sebelum kasusnya diproses hukum secara bertahap atas permintaan Pak Bupati dan kesadaran sendiri sudah kami kembalikan uangnya,” urai Mahlil Rambe.

Sidang dilanjut dua pekan mendatang. Agendanya pembacaan tuntutan dari JPU Hindun Harahap.

Kedua terdakwa diancam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

 

 

Reporter : Zul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *