Pemerintah Aceh Timur dinilai lamban selesaikan pembebasan lahan irigasi

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Aceh Timur – Pembangunan Irigasi sayap kanan dari bendungan langkahan Aceh Utara -Sampai kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur sudah berjalan 4 tahun. Pembangunan baru selesai dikerjakan sepanjang 10 km dari volume 42 Km, dengan target selesai selama 3 tahun sejak tahun 2016.

Proyek Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dengan pagu anggaran 225 M bersumber dana APBN di bawah kementrian PUPR, yang di kerjakan oleh PT. Selaras Mandiri Sejahtera dan PT. Nahla Sempurna selaku KSO.

Berdasar penelurusan Media Mitrapol.com dilapangan, terkendala nya pembangunan irigasi sayap kanan tersebut di sebabkan Pemerintah Aceh Timur belum semuanya menyelasaikan pembebasan tanah, seharus nya bangunan irigasi tersebut sudah dapat di manfaat oleh petani mulai tahun 2019, seperti kecamatan Julok dan Nurussalam, sudah berpuluh-puluh tahun bercocok tanam padi sawah dari curah hujan. Sabtu (26/10).

Pembangunan irigasi sayap kanan ini merupakan program Nawa Cita Presiden Jokowi-Yusuf Kalla, sebagai program strategi nasional dalam mendongkrak perekonomian masyarakat, terutama dalam capaian target swasembada pangan nasional.

Lambatnya penyelesaian pembebasan lahan menunjukkan pemerintah Aceh Timur khusus nya Dinas Pertanahan Aceh Timur lamban dan terkesan tidak serius dalam menindak lanjuti program Pemerintah Pusat, terutama program Nawacita Jokowi Dodo.

Hal ini dapat dilihat dari progres pembagunan tersebut belum mencapai 40 persen, seharus nya pembangunan irigasi tersebut sudah selesai di bangun, karena lelet nya kerja Dinas Pertanahan Aceh Timur dalam penyelesaian pembebasan tanah, melebihi target 3 tahun bangunan ini belum selesai.

Pegiat Sosial Aceh Timur, Darwin menilai lemahnya kinerja Dinas Pertanahan Aceh Timur, sangat merugikan masyarakat khusus nya petani di Kecamatan Julok dan Nurussalam sebagai daerah tadah hujan, yang sudah lama mendambakan air irigasi untuk bisa bercocok tanam 2 kali dalam setahun, contohnya seperti di daerah Kecamatan Simpang Ulim, kata Darwin.

Lebih lanjut Darwin mengatakan Bupati Aceh Timur H. Hasballah M Thaib harus me evaluasi kinerja kepala Dinas Pertanahan Aceh Timur, jika tak becus bekerja di ganti dengan Kepala Dinas Pertanahan yang lebih cakap dan berkualitas, cetus Darwin di sebuah cafe Julok,

Kepala Dinas Pertanahan Aceh Timur, Juliadi, S.SIT.MH saat diminta tanggapan oleh awak media melalui selulernya mengatakan,”kita membayar jika kelengkapan sesuai aturan sudah dipenuhi dan sebelum pembayaran, kita di audit terlebih dahulu oleh BPKP dan persetujuan LMAN dalam pembayaran.

Lebih lanjut Juliadi, menjelaskan kita terus menghimbau masyarakat untuk segera memenuhi syarat kelengkapannya agar proses pembayaran berikutnya dapat disetujui oleh pejabat terkait.

Bagi yang sudah memenuhi syarat dan mendapat persetujuan LMAN, sudah kita lakukan pembayaran semua tutupnya.

 

 

Reporter : Zul Aceh

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *