Gelembungkan cek 4 M, Kepala PDAM Deli Serdang tersandung korupsi

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Achmad Askari ST (48), Kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Cabang Deli Serdang didakwa di Pengadilan Negeri (PN ) Medan, Kamis (31/10), karena menggelembungkan 143 cek untuk kepentingan pribadi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agusta Kanin dalam dakwaan menyebutkan, terdakwa bersama-sama dengan Zainal Sinulingga Kabag Keuangan (DPO), melakukan secara tanpa hak dan menyalahgunakan kewenangan, sehingga negara dirugikan (PDAM Tirtanadi) sebesar Rp.4.054.123.176.

Menurut JPU dalam persidangan dipimpin hakim ketua Aswadi Idris, peristiwanya berkisar April 2015 sampai September 2016 di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Cabang Deli Serdang .

Berdasarkan rekapitulasi cek yang ditanda tangani oleh terdakwa dan Zainal Sinulingga terdapat beberapa cek yang jumlahnya tidak sesuai dengan usulan pembayaran dan voucher yang diajukan oleh Kabag Umum.

Dikatakan, PDAM Tirtanadi Cabang Deli Serdang memiliki pendapatan keuangan yang bersumber dari pembayaran rekening air, biaya balik nama, denda kasus, pendapatan meter hilang dan pecah dan sambungan baru.

Dengan ada uang keluar masuk itu, terdakwa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Caranya, PDAM memiliki beberapa kegiatan seperti memberi pelayanan dan melakukan perawatan dan pemekiharaan berbagai sarana. Semua kegiatan itu di Deli Serdang merupakan tugas terdakwa.

Selain itu, terdakwa juga memiliki kewenangan, memberikan persetujuan setiap penggunaan dana kerja, membimbing. mengatur dan meberdayakan pegawai untuk kepentingan memelihara dan merawat seluruh sarana dan fasilitas.

Disebut jaksa pula, mengelola dana kerja sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Melakukan perbaikan atas kerusakan jaringan perpipaan dan koordinasi dengan Bidang Sistem Jaringan, sesuai dengan Standard ISO.

Lebih lanjut, pembayaran kegiatan operasional berawal adanya usulan dari bagian Umum, Kepala cabang mendisposisi setuju untuk dibayarkan selanjutnya disampaikan kepada Kabag Keuangan untuk pembuatan Voucher.

Setelah voucer dibuat oleh Kabag Keuangan kemudian voucher tersebut masuk kembali ke Kepala cabang berikut dengan cek penarikan sejumlah uang , sesuai dengan usulan yang tercantum dalam voucher. Cek yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan Zainal Sinulingga dicairkan oleh Zainal Sinulingga di Bank Sumut.

Berdasarkan rekapitulasi cek yang ditandatangani oleh terdakwa dan Zainal Sinulingga terdapat beberapa cek yang jumlahnya tidak sesuai dengan usulan pembayaran dan voucher . Jumlah voucer bermasalah sebanyak 143 dengan total kerugian Rp 4.054.123.176.

Jaksa menyebutkan, berdasarkan surat pernyataan tanggal 08 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zainal Sinulingga, yang bersangkutan mengakui telah melakukan pengambilan uang perusahaan secara tidak sah melalui penggelembungan cek sejak 2015 sampai 2018.

Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

 

 

Reporter : Zul

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *