Pejabat Siantar didakwa pungli dana insentif dan lembur

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan keuangan Daerah Pematang Siantar Ir. Adiaksa Dian Sasman Purba MM (51) dan Bendahara Pengeluaran Erni Zendrato didakwa di PN Medan, Kamis (31/10), terkait perkara pungli dana insentif dan uang lembur ASN dan Tenaga Harian Lepas (THL) Pemko Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Edison dan Agustin disebutkan, perbuatan podana suap itu dilakukan terdakwa pada Juli 2019 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Siantar.

Keduanya secara bersama-sama memaksa seseorang memberikan sesuatu untuk keuntungn pribadinya, yakni potongan uang lembur dan intensif para ASN dan honorer, ujar JPU dalam persidangan dipimpin hakim ketua Jerihat Simarmata.

Dalam APBD TA 2019 Siantar, dianggarkan berupa Alat Tulis Kantor (ATK), Makan Minum Kegiatan dan Belanja Modal, dan dari dana-dana tersebut termasuk dana insentif Pemungutan Pajak Daerah dan uang lembur yang dibayarkan pertriwulan.

Sebelum pencairan, terdakwa selaku kepala Badan Pengelola keuangan bersama dengan bendahara pengeluaran Erni Zendrato mengadakan rapat dengan para kepala bidang .

Terdakwa memerintahkan seluruh kepala bidang, apabila dana-dana berupa alat tulis kantor, makan minum kegiatan dan belanja modal Modal termasuk dana insentif dan uang lembur yang telah cair agar dipotong 15 persen dan disetor kepada terdakwa melalui bendahara pengeluaran Erni Zendrato.

Terkait dengan perintah terdakwa, para kepala bidang mengumpulkan dana-dana uang insentif pemungutan pajak dan uang lembur yang diterima oleh masing-masing Pegawai dan Tenaga Harian Lepas (THL)
Menurut jaksa, kumlah penerima dana insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Pematangsiantar 2019 sebanyak 134 orang . Pejabat 4 orang, ASN 95 orang; Tenaga Harian Lepas (THL) 35 orang.

Kemudian terdakwa Erni mengumpulkan dana-dana dan diserahkan kepada terdakwa Adiaksa. total uang dikutip kedua terdskwa sebesar Rp. 566.693.801,

Kedua terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.

 

 

Reporter : Zul

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *