Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh bantah usir Haji Uma

by -27 views

MITRAPOL.com, Lhokseumawe – Muhammad Fadli, Koordinator Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe membantah terkait pemberitaan di media masa.

Muhammad Fadli membantah berita yang dimuat dibeberapa media online dan cetak yang memberitakan mahasiswa telah mengusir Anggota DPD RI saat aksi unjuk tuntutan kasus Mursyidah di PN Lhokseumawe Selasa 04 November 2019 Lalu.

Menurut Fadli itu tidak benar,”jangan ada pihak manapun yang memplintir dan mempolitisir Aksi dari hati nurani mahasiswa kemarin di pengadilan negeri Lhokseumawe ORMAWA FH UNIMAL melakukan aksi pada hari Selasa tanggal 04 November 2019 di pengadilan negeri Lhokseumawe tepat di hari majelis hakim akan memberikan vonis putusan terhadap kasus yang menimpa kak Mursyidah,” ucapnya

Muhammad Fadli selaku koordinator aksi menyebutkan Alhamdulillah aksi berjalan sukses dan tuntutan mahasiswa tercapai, kak Mursyidah di vonis hukuman percobaan selama 6 bulan, intinya beliau tidak jadi dipenjara sesuai dengan tuntutan JPU Kejari Lhokseumawe.

Di dalam aksi kemarin ada beberapa pihak yang memplintir dan kemudian mempolitisir aksi mahasiswa. Kami disini ingin menyampaikan beberapa hal penting agar semua sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan jelasnya.

Kami memang tidak memperbolehkan politisi ada di lingkaran aksi atau di wilayah tempat aksi kami kemarin karena disitu ada beberapa orang politisi yang hadir, tujuannya adalah agar tidak menjadi stigma Negatif masyarakat bahwa ada yang menunggangi aksi kami sebutnya

Lanjutnya lagi yang ada kami haramkan politisi bergabung bersama kami karna ini aksi murni dari hati mahasiswa untuk membantu kak Mursyidah yang termarjinalkan dengan hukum yang ada di Indonesia cetus Fadli

Fadli menambahkan, Maksud dari kalimat politisi disini adalah general dan tidak mengarah kepada nama tertentu, seperti yang tertulis di beberapa media masa kemarin ungkap nya

Sambungnya, Jadi siapapun politisi yang mau ikut serta dalam aksi mahasiswa tidak kami perbolehkan, karena kemarin ada hadir dari perwakilan DPD RI dan juga dari DPRK kota Lhokseumawe, kami sangat menyayangkan apabila kalimat politisi ini kemudian di definisikan Secara parsial hanya untuk nama tertentu sehingga seakan-akan kami mendiskreditkan seseorang dan menjadi salah pemahaman di tengah tengah masyarakat beber Fadli kepada sejumlah awak media

Ia menambahkan, Jika para politisi kemarin hadir di persidangan pembacaan vonis putusan kak Mursyidah silahkan, karna itu hak semua orang, yang kami larang adalah ketika bergabung dengan massa aksi ujarnya

Para mahasiswa fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe mengucapkan terimakasih banyak untuk semua pihak yang ikut membantu kami terkhusus rekan-rekan wartawan dalam mengadvokasikan kasus kak Mursyidah sehingga kak Mursyidah tidak dipenjara.

Kami menyayangkan para pejabat/politisi yang hadir kemarin karena tidak melakukan langkah-langkah preventif sebelumnya

Khususnya untuk DPRK Lhokseumawe dan juga Pemkot karena mereka mempunyai kebijakan dalam membuat regulasi dan kebijakan untuk bisa mengawasi pangkalan-pangkalan gas nakal yang curang, sehingga kak Mursyidah tidak merasakan hal seperti saat ini.

Seharusnya para pejabat/politisi yang mempunyai jabatan tersebut lebih awal melakukan langkah-langkah preventif sebelum terjadinya kasus tersebut.

Mahasiswa juga meminta pada pemerintah/parlemen dan aparatur penegak hukum khususnya kota Lhokseumawe untuk memproses dan lebih memperhatikan setiap pangkalan Gas LPG 3 kg agar tidak melakukan kecurangan dan penimbunan Gas lagi kedepannya.

Kami meminta aparat penegak hukum khususnya Polres Lhokseumawe untuk memproses hukum oknum pemilik pangkalan LPG tempat kak Mursyidah menjadi korban, karna pangkalan tersebut telah melakukan kecurangan dan penimbunan Gas

Karena itu telah di atur dalam Permen ESDM No 21 tahun 2007 dan UU No 22 tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas, tandas Fadli.

Menyangkut kasus kak Mursyidah, ORMAWA FH UNIMAL akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, karena keadilan harus dirasakan oleh semua rakyat Indonesia, bukan untuk segelintir orang saja, tutup Muhammad Fadli.

 

 

Reporter : Zul Aceh

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *