UPUBKB Dishub Kabupaten Sumedang raih penilaian akreditasi B se-Indonesia Tahun 2019 

by -31 views

MITRAPOL.com, Sumedang – Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor serta Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, telah diatur ketentuan terkait penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala, bahwa perubahan penggunaan Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji, dilakukan secara bertahap sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, mengingat masih terdapat yang beberapa Pemerintah Daerah yang masih memerlukan persiapan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penyediaan sarana, prasarana, dan penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji serta penyelenggaraan sistem informasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, maka perlu dilakukan penyesuaian batas akhir waktu perubahan penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kar-tu Uji dan Tanda Uji yaitu semula tanggal 31 Desember 2018 menjadi tanggal 31 Desember 2019, sehingga Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terakreditasi dan telah siap menggunakan Bukti Lulus Uji Berkala dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji segera menerapkan perubahan tersebut pada kesempatan pertama.

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terakreditasi namun belum siap menggunakan Buki Lulus Uji Berkala dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji dapat tetap menggunakan Bukti Lulus Uji Berkala dalam bentuk Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor hingga tanggal 31 Desember 2019.
Untuk mengimplementasikan peraturan diatas, Dinas Perhubungan Kab. Sumedang, Jawa barat, berbenah diri untuk melayani masyarakat dengan menerapkan Systim Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) dan menyediakan pasilitas KIR keliling. Dari data yang masuk ke UPTD pengujian kendaraan bermotor pada Dishub Kab. Sumedang, Tahun 2018 sebanyak 1280 kendaraan yg blum Uji kelayakan dari targer 8000 unit persemester (6 bulan-red) hingga capaian PAD 67% dari target Rp 840.574.200 hingga Oktober tahun 2019.

Adapun kendala menurut Kepala UPTD Pengujian Kendaraan bermotor pada Dishub Sumedang, Sule Sulaiman, A.Ma.PKB, karena kurangnya kesadaran masyarakat. “Kita telah berusaha semaksimal mungkin melayani masyarakat pengguna kendaraan walau sarana pelayanan kita tergolong sudah “mesin tua”, namun alhamdullilah pada tahun 2019 Kab. Sumedang masuk penilaian akreditasi B pada urutan ke-39 se Indonesia, kami berharap kesadaran masyarakat untuk menguji kendaraannya dan pemerintah segera menyediakan pasilitas kendaraan KIR keliling guna mencapai target PAD 100 persen,” katanya, saat ditemui Mitrapol diruang kerjanya, Selasa (5/11).

Berdasarkan database direktorat sarana transportasi jalan pada bulan Oktober tahun 2019, jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kenderaan Bermotor (UPUBKB) yang terakreditasi sebanyak 200 UPUBKB dan yang sudah menerapkan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) sejumlah 43 UPUBKB se-Indonesia.

Berdasarkan jumlah diatas, maka Kementerian Perhubungan RI dalam hal ini Dirjen Perhubungan darat memberikan apresiasi setinggi tingginya bagi UPUBKB Provinsi/kabupaten dan Kota, yang telah melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan.

Bagi UPUBKB prov/kab/kota yang tidak memiliki penetapan akreditasi dari dirjen perhubungan dan belum menerapkan BLUe sampai dengan batas waktu 31 desember 2019 sesuai dengan surat edaran No SE.1/AJ.502/DRJD/2019 Tentang perubahan pengguna BLUe berkala kenderaan bermotor berupa buku Uji, tanda Uji dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu uji dan tanda uji, maka UPUBKB tersebut dilarang untuk menyelenggarakan pengujian kendaraan berkala kendaraan bermotor, sehingga pengujian berkala diwilayah dapat dialihkan pada UPUBKB terdekat yang telah memperoleh akreditasi dari dirjen perhubungan dan menerapkan BLUe.

Berikut data UPUBKB yang terakreditasi di wilayah jawa barat penilaianntahun 2018 dan 2019 yang mendapatkan akreditasi B.
Akreditasi 2018
1. Kata. Bogor
2. Kab. Bogor
3. Kob. Cianjur
4. Kota. Sukabumi
5. Kota. Tasikmalaya
6. Kab. Cimahi
7. Kab. Bandung
8. Kota. Bandung
9. Kota. Bekasi
10. Kab. Garut
11. Kab. Cirebon
12. Kab. Subang
13. Kota. Cirebon
14. Kab. Kuningan
Akreditasi 2019
15. Kab. Sumedang (nomor urut 39 se-Indonesia)
16. Kab. Majalengka
17. Kota. Depok
18. Kab. Bekasi
Ditetapkan di Jakarta 17 Oktober 2019.

 

 

Reporter : Joel

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *