Lembaga Masyarakat Adat palang Bandara Baru Merauke

by -706 views

MITRAPOL.com, Merauke – Ketua Lembaga Masyarakat Adat Merauke Frederikus Wanim Mahuse beserta pengurus LMA dan Perwakilan Masyarakat Adat (Lembaga masyarakat Adat) melakukan Pemalangan Terminal Baru Bandara Merauke di Bandara Udara Merauke. Jumat (08/11.)

Perwakilan Masyarakat Adat yang datang dari kampung Yobar, Spadem, dan Kayakai melakukan aksi Pemalangan Terminal Baru Bandara udara Merauke, Pemalangan di mulai dari jam setengah 11 siang.

Timotius Noak Gedy selaku Kepala Bidang Hak Ulayat LMA Merauke mengatakan, bahwa tuntutan ini untuk menindaklanjuti agenda rapat antara LMA dan Pemerintah Pusat pertanggal di gedung Sekretariat Negara, jalan Veteran, Jakarta Pusat. Rabu (16/10).

Salah satu point yang berhasil disepakati dalam rapat tersebut adalah, bahwa Sebelum realisasi pembayaran tanah bandara Merauke seluas 60 hektar Kepada masyarakat pemilik Hak Ulayat seharga 1,4 juta / meter dengan total Rp.800.000.000.000; (delapan ratus miliar) maka fasilitas terminal baru bandara Mopah Lama Merauke yang tidak boleh di gunakan.

Namun kesepakatan tersebut tidak diindahkan, karena pada tanggal 6 November terminal baru Bandara Merauke telah di resmikan dan digunakan tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak Lembaga Masyarakat Adat serta Pemilik Ulayat.

Kemudian pada tanggal 5 November 2019 melalui undangan Bupati Kabupaten Merauke di adakan kembali pertemuan antara pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, berserta intansi terkait serta perwakilan masyarakat Adat dan perwakilan masyarakat Pemilik Tanah.

Dalam pertemuan tersebut Perwakilan Masyarakat Adat telah memberikan laporan kepada Bupati Merauke tentang hasil rapat bersama Pemerintah Pusat pada tanggal 16 – 17 Oktober di Gedung Sekretariat Negara Jakarta.

Dalam pertemuan dengan tersebut juga masyarakat adat meminta bantuan oleh Pemda Kabupaten Merauke untuk membantu biaya pra peradilan adat dan baiaya pemetaan tanah.

Karena Ada dua surat yang di butuhkan untuk bisa mencarikan dana ganti rugi tersebut, yaitu Peta Pemetaan Tanah dan Pra Peradilan Adat, sehingga baiaya tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena harus mendatangkan masyarakat adat dari segala penjuru kampung di Merauke, ucap Timotius Noat Gedy.

 

 

Reporter : NW

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *