DPRD Kaltara minta Pemerintah Daerah prioritaskan pembangunan diperbatasan

  • Whatsapp
Wakil Ketua DPRD Kaltara Andi Hamzah

MITRAPOL.com, Tanjung Selor – Wakil Ketua DPRD Kaltara Andi Hamzah menegaskan, pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif, agar memprioritaskan anggaran untuk menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Salah satunya wilayah perbatasan harus menjadi skala prioritas untuk ditingkatkan. Meliputi infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan dan pelayanan kesehatan.

“Prioritas anggaran mulai fokus ke perbatasan, hal ini wajar karena sebagai daerah yang memiliki wilayah perbatasan, Kalimantan Utara (Kaltara) sudah selayaknya mendapat perhatian baik pusat maupun daerah,” ujar politisi Gerindra tersebut, Kamis (7/11).

Lebih jauh Andi Hamzah mengungkapkan, percepatan pembangunan di wilayah perbatasan sejalan dengan nawacita Presiden RI Joko Widodo pada periode pertama kepemimpinan nya yang memprioritaskan pembangunan dari pinggiran, tidak hanya infrastruktur tapi juga persoalan lainnya seperti pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya, maupun masalah keamanan. Oleh sebat itu jelas Andi, pengalokasian anggaran antara pusat dan daerah harus selalu disinergikan.

“Kami wakil rakyat mulai awal tahun 2020 nanti kami tetap minta untuk memprioritaskannya karena ini kebutuhan banyak orang,” tegas legislator dari Dapil Nunukan ini.

Menurut nya, sesuai dengan fungsi DPRD yang salah satu nya di bidang pengawasan, maka pihaknya minta dan menekankan agar kualitas pembangunan lebih diperhatikan. Mengingat beberapa jalan di perbatasan kerap rusak bahkan beberapa titik longsor sehingga sulit dilalui.

“Ini lah fungsinya kita memberikan masukan ke pemerintah supaya kualitas jalan ditingkatkan jadi permanen. Jadi jangan selalu ada tiap tahun dikerjakan (diperbaiki),”ujarnya.

Politisi besutan Prabowo ini juga menjelaskan, beberapa infrastruktur jalan kerap rusak karena kontur tanah yang lembek supaya diperhatikan. Untuk itu ia mengingatkan agar setiap proyek hendaknya dilakukan kajian terlebih dahulu sebelum dikerjakan. Karenanya, perencanaan meski disesuaikan dengan kontur tanah.

“Tentu setelah survei di lapangan, baru ada namanya perencanaan yang betul-betul sesuai kondisi,” pintanya.

 

 

Reporter : Arsyad

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *