GMBI Wilter Aceh resmi laporkan dana gunderuwo 9,6 M ke Polda Aceh

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Banda Aceh – Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilayah Teritorial (Wilter) Aceh secara resmi melaporkan kasus dugaan korupsi dana Gunderuwo 9,6 miliar di Dinas PUPR Kabupaten Simeulue ke Polda Aceh, Senin (11/11). Laporan tersebut diterima langsung oleh Panit III Tipidkor Dirkrimsus Polda Aceh, Ipda Roni Irawan.

Sejak terkuaknya kasus dana gunderuwo pada dana rutin Dinas PUPR Kabupaten Simeulue, hingga saat ini belum ada kepastian hukum terhadap pelakunya. Padahal dana 9,6 miliar merupakan angka yang fantastis dalam kerugian negara.

Ketua GMBI Wilter Aceh, Zulfikar ZA berharap kepada Polda Aceh agar kasus dana gunderuwo ini dapat diselesaikan dan menetapkan pelaku-pelakunya menjadi tersangka, sehingga masyarakat puas dan tidak lagi bertanya-tanya.

“Kita harapa kepada Polda Aceh agar mengusut kasus dana gunduruwo ini hingga tuntas dan segera menetapkan pelakunya menjadi tersangka. Sehingga, masyarakat tidak bertanya-tanya dan penegakkan hukum tidak terkesan tebang pilih,” kata Zulfikar.

Dalam kesempatan itu, Panit III Tipidkor Dirkrimsus Polda Aceh, Ipda Roni Irawan mengatakan, sebelum ada laporan GMBI, pihak Polda telah melakukan penyelidikan terhadap kasus 9,6 miliar tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh Polda.

“Berdasarkan informasi yang kita terima, kasus ini sudah kita tangani dan sedang tahap penyelidikan, semua pihak yang terkait sudah kita lidik dan kita sudah melakukan survei lapangan juga,” ungkap Ipda Roni Irwan.

Katanya, kasus ini masih tahap penyelidikan dan belum tahap penyidikan dan pihaknya menunggu tenaga ahli dari LKPP. “Kasus ini tetap lanjut dan tidak didiamkan, namun mohon bersabar, kita sedang meminta pakar ahli dari LKPP,” sambung Roni Irwan.

Seperti dilansir beberapa media, kasus dana gunduruwo adalah dana rutin pemeliharaan jalan dan jembatan di Dinas PUPR Kabupaten Simeulue yang bersumber dari APBK Perubahan, yaitu tahun 2017 senilai 9,6 miliar dan tahun 2018 senilai 2,8 miliar.

Kasus dana gunduruwo ini, ada 3 substansi yang menjadi problema di dalamnya, pertama, tidak adanya pengesahan dari DPRK Simeulue, kedua, banyak yang fiktif dan yang ketiga diduga ada unsur penipuan.

Selain GMBI, dalam hal laporan dana gunduruwo ke Polda Aceh ini juga turut diback up LSM Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) dan LSM Lembaga Simeulue Center (LSC).

 

 

Reporter : Sarwadi

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *