Ketua DPP LPRI sesalkan naiknya iuran BPJS

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Pemerintah memiliki rencana akan menaikkan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Rencana kenaikan ini dilakukan secara serentak mulai 2020 pada golongan kelas I, II, dan kelas III.

Adapun iuran Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, Kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 serta Kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Terkait hal tersebut, ketua DPP LPRI Syarifuddin Tahir, SE.,ST.,MM, berharap pemerintah untuk mengurungkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, harapnya

Syarifuddin Tahir yang akrab dipanggi bung syarif ini mengatakan”bila BPJS dinaikkan, dampak yang dirasakan masyarakat yang tergolong memiliki ekonomi lemah akan sangat terasa bebannya.

“Saya melihat bahwa pemerintah saat ini sedang tambal sulam kebijakan untuk menutupi defisit BPJS. Ini cenderung memberatkan dan membebani rakyat,” ujar Syarifuddin Tahir dalam wawancaranya, Senin (11/11).

Dikatakan kembali pada mitrapol kelompok masyarakat yang paling rentang terhadap perubahan iklim usaha, tapi paling berjasa dalam memacu perekonomian. Golongan ini ditenggarai yang paling banyak menunggak iuran BPJS, karena iklim usaha yang tidak kondusif,” ujarnya.

Ditegaskannya, kebijakan meletakkan BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah keputusan politik yang gegabah

Pemerintah terlalu percaya diri memberi kepercayaan yang sangat besar kepada BPJS sebagai operator JKN sehingga pada akhirnya realisasi di lapangan menjadi amburadul, ujar Bung Syarif Putra Flores ini

Bung Syarif juga mengatakan sangat simpati dengan pernyataan wakil komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh terkait marahnya beliau atas kenaikan BPJS, karena dinilai wajar mungkin sangat kecewa dengan kesepakatan yang tidak dijalankan oleh pemerintah.

Untuk rakyat miskin harus di lindungi oleh negara,ucap bung syarif dan orang- orang miskin ini harus di data oleh pemerintah dan di kasih gratis oleh negara,karena mereka harus kita lindung hak hidupnya,bagai mana mereka mau bayar BPJS makan saja mereka susah,belum lagi biaya sekolah anaknya dari mana mereka sanggup, ini yang membuat saya prihatin dengan bangsa yang kaya ini.

Pemerintah harus siap struktur yang lebih matang lagi dalam pengelolaan dana BPJS ,harus ada subsidi silang dalam pembiyaan BPJS bagi rakyat yang tidak mampu, jangan kita memberatkan rakyat miskin.kasih rakyat miskin gratis dalam pengunaan BPJS.

Perasaan yang sama dirasakan bung Syarif seperti warga lain ia mengaku keberatan dengan adanya kenaikan iuran BPJS kesehatan keputusan ini tidak bijak tutupnya dan semoga masalah ini terselesaikan dengan baik dan memihak rakyat miskin.

 

 

Reporter : Desy

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *