Persoalan lahan PKS Krueng Luas, Bupati Aceh Selatan bentuk tim khusus

by -225 views

MITRAPOL.com, Aceh – Bupati Aceh Sekatan, H. Azwir, S.Sos, merespons aspirasi warga terkait persoalan lahan dan Pengelolaan Pabrik CPO Krueng Luas milik Pemkab Aceh Selatan yang selama ini dinilai tidak jelas.

Pembentukan Tim Khusus tersebut disampaikan oleh Bupati saat dalam pertemuan dengan delegasi masyarakat dan ahli waris pemilik dasar tanah lahan PKS yang didampingi LSM FORMAK di Pendopo Bupati, Minggu (10/11).

Pertemuan yang memang telah dikomunikasikan dan diagendakan bersama sebelumnya tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari Pemkab Aceh Selatan terkait status lahan dan pengelolaan PKS milik Pemkab yang dipersoalkan oleh warga dan pemilik dasar tanah Lahan PKS tersebut beberapa waktu yang lalu.

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu, puluhan warga Krueng Luas dan pemilik dasar lahan PKS tersebut juga telah berdelegasi ke DPRK menyampaikan pengaduan dan pernyataan sikap terkait status lahan PKS untuk ditindak lanjuti oleh DPRK dan Pemkab Aceh Selatan.

Bupati dalam pertemuan dengan delegasi warga tersebut didampingi oleh Kabag Ekonomi Sekdakap, Kepala BPKKD beserta Kabid asetnya. Tim akan dibentuk tersebut terdiri dari unsur Pemkab dan masyarakat, soal bagaimana status dan kewenangan serta tugas-tugas Tim ini belum diketahui secara rinci, karena untuk merumuskan hal tersebut baru akan dibahas pada hari Rabu (13/11) lusa, sebagaimana yang telah direncanakan bersama saat itu.

Pada prinsipnya, kita (LSM FORMAK) apresiasi langkah yang diambil Bapak Bupati tersebut, dan sebagai Lembaga Pendamping Warga, kita melihat ini sebuah keseriusan yang ditunjukkan oleh Bupati dalam upaya menyelesaikan persoalan Status Lahan PKS milik Pemkab yang diyakini telah berpindah hak kepemilikan atas nama pribadi seorang oknum dan aset tersebut terancam digelapkan dan hilang.

Koordinator LSM FORMAK Aceh Selatan, Ali Zamzami

Kita harapkan, tim yang dibentuk oleh Pemkab (Bupati) tersebut nantinya benar-benar dapat berfungsi untuk penyelamatan aset negara/daerah, dan aset yang diduga kuat telah diambil alih atas nama pribadi seseorang tersebut dapat segera kembali menjadi hak milik daerah dan terdaftar sebagai aset Pemkab Aceh Selatan, sebagaimana maksud dan tujuan daripada pembebasan lahan tersebut oleh warga pada zaman dahulunya, Imbuhnya.

 

 

Reporter : Rian

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *