Bendahara Bos SMK N 1 Pollung tidak dapat memberikan penjelasan secara perkomponen

by -20 views

MITRAPOL.com, Humbasan – Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting sebuah negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Adapun tujuan dari Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 huruf d.

Berkenaan dengan hal tersebut Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Humbang Hasundutan yang didampingi oleh awak media MitraPol belum lama ini memohon informasi publik kepada Kepala SMK Negeri 1 Pollung terkait penggunaan dana Bos yang dikelolah oleh sekolah tersebut.

Adapun informasi yang dimohon yaitu terkait Rekapitulasi Penggunaan dana Bos SMK Negeri 1 Pollung yang per komponen tidak terurai di aplikasi bos.kemdikbud.go.id sejak TA. 2013, TA. 2014, TA. 2015, TA. 2017, TA. 2018.

Dari hasil pertemuan tersebut kepala sekolah tidak dapat memberikan penjelasan secara rinci dikarenakan pengelolaan dalam penganggaran diserahkan penuh kepada bendahara Bos yang merupakan pegawai di sekolah tersebut.

Perlunya informasi tersebut untuk diklarifikasi kepada bendahara Bos, akhirnya Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Humbang Hasundutan yang didampingi oleh awak media menemui langsung bendahara yang dimaksud, dari hasil penjelasan bendahara bahwa dalam mengakses penggunaan dana Bos secara perkomponen ke aplikasi bos.kemdikbud.go.id bukanlah kewenangan dari pihak sekolah melainkan wewenang dari pihak dinas.

Di lain sisi saat bendahara Bos ditanya tentang realisasi per belanjaan atau pembayaran atas penggunaan dana Bos sekolah tersebut, bendahara tidak dapat memberikan penjelasan dikarenakan bendahara tersebut bukanlah pengelolah anggara sepenuhnya.

Bendahara Bos pun menjelaskan bahwa setiap pencairan dana Bos dari Bank, uang tersebut dipegang oleh kepala sekolah dan pembayaran dalam bentuk per belanjaan itu hampir seluruhnya dilakukan oleh kepala sekolah terhadap pihak rekanan. Sehingga bendahara bos tidak dapat memberikan penjelasan terkait penggunaan dana Bos untuk TA. 2019 secara perkomponen.

 

 

Reporter : FP

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *