Pelatihan, motif keruk Dana Desa, abaikan amanat UU No 6 Tahun 2014

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Lebak – Sejak tahun 2015, Desa-Desa memiliki dana magis, perhatian terus tertuju pada desa. Sumber keuangan desa yang salah satunya dari Dana Desa yang lumayan besar menjadi pusat perhatian banyak orang dan lembaga. Selain dari Dana Desa, sumber keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah adalah Alokasi Dana Desa, Dana (ADD) dari Kabupaten, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Provinsi dan lainnya.

Dari setiap sumber keuangan desa memiliki aturan main tersendiri. Misalkan Dana Desa, sesuai dengan aturan main yang dirilis di Undang-Undang Nomor 6. Tahun 2014 jelas mengamanatkan agar Dana Desa dipakai untuk Bidang Pembangunan dan Permerdayaan Masyarakat.

Kemudian diturunkan dengan Permendes 16. Tahun 2018 tentang Priorias Dana Desa untuk Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 1 direvisi dengan Permendes Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Proiritas Dana Desa Tahun 2020 Pasal 5 Ayat 1, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49. Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 21 Ayat 1, serta seabreg aturan lain mengatur tentang Penggunaan Dana Desa.

Hal itu dikatakan Ahmad Topik SE, Dewan Kajian Ormas Badak Banten Kabupaten Lebak

Topik mengatakan, terkait dengan fenomena implementasi Pengunaan Dana Desa di Kabupaten Lebak terdapat hal yang menyimpan “tanda Tanya”. Ada gula ada semut begitu orang mengatakan. Lembaga yang katanya professional hadir seiring digulirkannya Dana Desa. Sebut saja Damar Desa, Lembaga Mandiri Bersama (LMP). Bisa jadi dalihnya ingin mengembangkan atau memajukan desa, namun jika ditelisik lebih jauh hadirnya dan kiprah yang dijalankan lembaga ini menyimpan kejanggalan menurut kami.

Lanjut Topik, Banyak menawarkan (menarik dana desa) ke lembaganya dengan dalih program Peningkatan Kapasitas orang-orang di Desa. Namun kalau dipelajari lebih jauh kegiatan-kegiatannya sangat jauh dari semangat dasar hadirnya dana Desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan segenap turunannya. Bidang pembangunan saja misalnya membangun Jalan Desa, itu harus disiapkan HOK untuk masyarakat miskin di desa-desa sebesar 30% agar dana desa dirasakan oleh masyarakat desa. Lapanyan pekerjaan bisa hadir dengan adanya dana Desa. Begitupun juga dengan bidang pemberdayaan masyarakat. Harusnya difocuskan di desa setempat, missal pelatihan keterampilan anyaman di desa yang berbasis anyaman. Agar desa memiliki ke khasan masing-masing.

Tiba-tiba secara mencurigakan di desa rutin tiap tahun terdapat Belanja Kursus Pelatihan/Peningkatan Kapasitas (umum) belum terdapat judul khusus. Sehingga memungkinkan adanya lembaga “tanda tanya” menawarkan pelatihan ke desa-desa. “public speaking”, “pertanahan”, “keuangan desa” dan lainnya. Tahu dari mana lembaga itu langsung menawarkan dan mengirim surat agar transfer anggaran ke lembaga Pelatihan Tersebut. Ada apa ini kok tiba-tiba seperti itu. Benarkan kebutuhan pelatihan itu hadir dari Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi di desa untuk menentukan anggaran desa. Jangan-jangan ini ada main antara DPMD Lebak dengan Lembaga tertentu. Kemudian pelatihan diselenggarakan di Kota-kota di Luar Kabupaten Lebak. Ya Ampun dana desa di tarik lagi ke atas bukannya dihabiskan di desa-desa. Bagaimana dengan keharusan adanya Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades) sesuai dengan Permendes Prioritas Dana Desa yang dari Tahun Ke Tahun di Revisi.

Hal senada dikatakan Eli Sahroni Ketua DPD Badak Banten Kabupaten Lebak, dibanyak kabupaten, dana desa tidak terlalu banyak diintervensi. Bukti keikhlasan pusat dalam memberikan anggaran terhadap desa diikuti kabupaten dengan memberikan penguatan-penguatan-penguaran terhadap pemerintahan di desa. Peningkatan kapasitas apararur di desa misalnya yang juga menjadi beban pemerintah daerah kabupaten. Mereka melakukan dengan menggunakan menggunakan APBD kabupaten.Sehingga Dana Desa lebih banyak digunakan untuk kepentingan masyarakat desanya. Sesuai bidang peruntukan yaitu bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Praktik/motif yang mengindikasikan “menarik-narik” Dana Desa balik lagi ke atas sangat jauh terjadi.

Dari fakta-fakta dan dan fenomena penggunaan Dana Desa dibanyak desa di Kabupaten Lebak kami menyatakan:

1. Diduga DPMD Lebak melakukan intervensi dalam memuluskan lembaga tertentu untuk menarik Dana Desa untuk kepentingan dan keuntungan kelompok tertentu, hal ini terlihat dengan keseragaman sebagian besar desa menganggarkan untuk peningkatan kapasitas/pelatihan/kursus. Sehingga memungkinkan lembaga “tertentu” yang sudah berkomunikasi sebelumnya melakukan penawaran langsung. Hal ini belum tentu muncul dari usulan peserta Musyawarah Desa sebagai forum strategis untuk membahas salah satunya APBDes.

2. Terdapat praktik tidak sesuai aturan sebagaimana diuraikan di muka, dari perencanaan penganggaran, dan penggunaan dana desa yaitu dana desa digunakan Untuk Bidang Pemerintahan/Bidang Pembinaan yang itu bertentangan dengan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa dan turunan lainnya.

3. Meminta kepada lembaga pelatihan (“yang dibentuk ketika dana desa ada”) Damar Desa dan Lembaga Mandir Bersama (LMB) untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang sudah dilakukan dan menarik diri untuk kegiatan yang belum dilakukan.Karena jelas-jelas kegiatan tersebut kurang dan belum tentu dibutuhkan oleh masyarakat di desa-desa. Dengan kata lain masih banyak kebutuhan pokok yang lebih penting sesuai dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan Permendes.

4. Frekuensi pelatihan yang terus bertubi-tubi dan lembaga itu-itu saja jelas mengindikasikan adanya main mata diantara DMPD Lebak & Lembaga (Damar Desa), Yang Lucunya Hadir Lembaga baru yang terindikasi “kurang Lebih Itu-itu Juga”.

5. Pelatihan yang dimaksudkan dalam Permendes adalah pelatihan yang diselenggarakan di Desa setempat, yang disesuaikan kebutuhan desa yang digambarkan dalam Permendes Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Badak Banten Kabupaten Lebak, menuntut aparat penegak hukum baik Kejaksaan dan Polres Lebak untuk mengusut dan menuntaskan masalah ini.” Semoga tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum di Kabupaten Lebak,” pintanya.

 

 

Reporter : A4N

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *