Berani kemplang  Pajak, Direktur PT HBM dituntut 1,5 tahun penjara

by -34 views

MITRAPOL.com, Medan – Alfransdo Eddy Argo (29), Direktur PT Himalaya Berjaya Mandiri (HBM) dituntut satu tahun 6 bulan penjara di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (25/11), karena terbukti bersalah mengemplang pajak sebesar Rp 545.481.456.

Selain hukuman kurungan, Jaksa Penuntut Umum (JPU)  Tengku Adlina dari Kejatisu juga menuntut denda kepada terdakwa sebesar dua kali pajak yang dikemplang, yakni sebesar Rp 1, 09 miliar, subsider 3 bulan kurungan.

“Apabila denda tak dibayar, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang. Jika tak mencukupi maka terdakwa harus menjalani tiga bulan kurungan,” urai jaksa.

Menurut jaksa, terdakwa melanggar Pasal 39 huruf b   UU No 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo  UU Nomor 16 Tahun 2009  Jo pasal 64 ayat (1)  KUH Pidana.

Usai pembacaan dakwaan, hakim ketua Erintuah Damanik  menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi (nota belaan) terdakwa.

Sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)  T.Adlina dan Hendrik  Sipahutar menyebutkan, PT HBM yang berkantor Jalan  Yos Sudarso Comp.Citra Graha Blok D 19 Lk I Medan Deli, Medan, merupakan perusahaan yang ditetapkan sebagai wajib pajak sejak 2013 lalu.

Perusahaan yang dikelola terdakwa ini berklasifikasi usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dan khususnya bergerak dibidang usaha perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.

Sebagai direktur PT HBM, terdakwa menjalin bisnis dengan berkisar 20 perusahaan, antara lain PT Medan Tropical Canning & Frozen Industies,  PT Maja Agung Latexindo dan PT Shamrock Manufacturing Corpora.

Berkisar  2014 sampai 2015, perusahaan terdakwa Alfransdo Eddy Argo, telah melakukan penjualan BBM jenis solar terhadap beberapa perusahaan sebagai mitra transaksi. Setiap trsnsaksi, terdakwa mencantumkan faktur pajak pengeluaran.

Kacaunya, laporan terdakwa kepada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I Kantor Pelayanan Pratama Medan Belawan, bersifat menguntungkan diri sendiri, namun merugikan negara.

Setidaknya, terdakwa menyampaikan surat pemberitahuan dan  keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dari para mitra bisnisnya.

Akibat perbuatan terdakwa, pajak yang telah dipungut sebesar  Rp 545.481.456 dari mitra bisnisnya, tidak masuk ke kas negara.

 

 

Reporter :  Zul

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *