Perkara korupsi kapal wisata Dairi, Jaksa tolak “sertifikat” 

by -26 views

MITRAPOL.com, Medan – Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan kapal wisata dengan agenda pembacaan nota tuntutan kembali ditunda, sebab majelis  hakim kembali memberi kesempatan  kepada terdakwa Nora Butarbutar  untuk  mengganti kerugian Negara Rp 395 juta.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan diketuai Ferry Sormin, Kamis (21/11) juga menolak mengeluarkan penetapan sita terhadap  sertifikat tanah yang diajukan Nora Butarbutar sebagaI jaminan. Alasannya, sertifikat perumahan yang terletak di kawasan Johor itu bukan atas nama terdakwa tapi atas nama pihak lain.

Hal senada juga disikapi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Dairi Dawin Gaja yang segera mengembalikan sertifikat yang diajukan terdakwa sebagai jaminan ganti kerugian negara.

“ Sertifikat yang diajukan terdakwa sebagai jaminan segera dikembalikan, sebab bukan atas nama terdakwa Nora,” ujar jaksa Dawin Gaja kepada awak media usai persidangan.

Menurut Gaja, pihaknya juga  menunda pembacaan nota tuntutan selama satu pekan agar terdakwa dapat mengembalikan kerugian Negara secara penuh.

“Pekan depan tuntutan kita bacakan, karena telah ditunda dua kali. Terdakwa harus melunasi kerugian negara, sebab dia baru bayar 50 juta rupiah, jadi kekurangannya harus dilunasi,“ ujar Gaja.

Sesuai dakwaan, terdakwa Nora Butarbutar, wakil direktur CV Kaila Prima Nusa didakwa perkara korupsi bersama enam orang lainnya (sidang terpisah dan telah vonis) pengadaan kapal wisata bantuan Pemkab Dairi TA 2008.

Proyek dikerjakan oleh CV Kaila Prima Nusa. Sebelum  serah terima dari rekanan,  terlebih dahulu dilakukan pengecekan langsung ke lokasi pembuatan kapal di kawasan Ajibata.

Ternyata, kapal yang bernilai Rp 395 juta itu tak sesuai dengan kontrak, baik ukuran, warna dan kapasitasnya berbeda  jauh dengan yang disebutkan dalam kontrak, namun dana proyek telah dilunasi oleh pihak pemkab.

Berdasar adanya tindakpidana itu, terdakwa dijerat dengan pasal 2 atau 3 UU No 31 tahun 1999 dan perubahannya UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak podana korupsi.

 

 

Reporter : Zul

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *