TAPM Aceh Timur bantah tudingan Pendamping Desa jadi pembisnis

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Aceh Timur – Carut marut permasalahan Dana Desa di Aceh Timur menjadi Hot Issu dalam beberapa hari ini sehingga harus disikapi oleh berbagai pihak, diantaranya adalah pihak Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Aceh Timur Provinsi Aceh meluruskan pemberitaan di beberapa media online yang sempat membuat heboh publik. Rabu (27/11).

Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA.PSD) P3MD Kabupaten Aceh Timur Yusmiadi, SE didampingi oleh Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna (TA.TTG) dan juga sebagai Korkab serta Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) mengatakan kepada sejumlah awak media, terkait pemberitaan di beberapa media online tentang Predator dan Drakula Dana Desa, bahkan tentang kinerja P3MD Aceh Timur yang diduga dengan sengaja melakukan upaya pembodohan terhadap masyarakat, kami atas nama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Aceh Timur, perlu kami luruskan tentang pemberitaan tersebut.

Lanjutnya Kami tidak melihat adanya pendamping desa maupun pendamping lokal desa yang daubel Job, buktinya setiap kami ke lapangan (red desa) Mereka aktif melakukan pendampingan, jika dikatakan Pendamping desa terlibat dengan Dana Desa, itu otomatis, karena tugas pendamping desa adalah memfasilitasi, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, itu memang tugas Pendamping Desa, tapi jika dikatakan itu berbisnis, itu tidak benar ujarnya

Kami terbuka untuk dikritik, bahkan kami memberikan ruang bagi kawan kawan untuk melaporkannya apabila ada permainan atau pendamping yang rangkap jabatan, silahkan Laporkan kepada kami, adapun cara melaporkannya, tunjukkan SK dari lembaga yang satunya lagi. Misalkan si A terindikasi double job berikut bukti-buktinya. Misalkan double job dengan Perangkat Gampong, ya SK Perangkat Gampong yang dikeluarkan, nanti kami cocokkan dengan SK yang ada di kami, kata Abu Yus

Jika Pendamping Desa tersebut terbukti double job, lanjut YUSMIADI maka akan diberikan pilihan. Mau tetap menjadi pendamping desa atau dengan pekerjaan yang lainya (yang dananya sama-sama bersumber dari APBN atau APBK, sebutnya.

Selama ini, kalau ada laporan dari masyarakat dan dapat dibuktikan double jobnya itu, rata-rata diberhentikan dari pendamping, sudah banyak yang kami usulkan untuk diberhentikan, namun upaya disiplin dan ketegasan yang seperti itu jarang sekali terpublikasi, padahal itu bukti nyata kalau kami bekerja sesuai prosedur dan SOP yang berlaku di dunia pemberdayaan dimana kami bernaung sekarang. Kecuali mereka membuktikan bahwa sudah berhenti dari tempat kerja yang satunya, jelasnya.

Apabila benar adanya pendamping desa yang doubel job, atau jadi pembisnis dalam dana desa, kami akan menindak tegas dan juga pihak Kemendesa PDTT akan menindak tegas para pendamping desa maupun pendamping lokal desa yang terbukti rangkap jabatan dengan pekerjaan lain, sebab, hal itu akan berpengaruh terhadap keseriusan dan profesionalisme kerja, ucap Abu Yus

Yusmiadi. SE sapaan akrab Abu Yus menjelaskan, tindakan tegas itu diambil karena sesuai aturan, satu orang tidak diperbolehkan menerima gaji double yang bersumber dari keuangan negara ujarnya dalam jumpa pers di kantor P3MD Aceh Timur.

 

 

Reporter : TIM

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *