Anggota DPRD Kaltara Reses sambangi Petani Rumput Laut

by -23 views

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Keresahan sejumlah petani Rumpu Laut yang ada di Kabupaten Nunukan terkait Zona batas wilayah terlarang untuk pemasangan pondasi Rumput laut ditanggapi Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara Herman. S.Pi. Kamis (28/11).

Para petani sering mendapat tekanan dari pihak pemerintah melalui dinas Perhubungan ada warga terlalu menjolok memasang pondasi Rumput Laut yang diduga dapat menimbulkan kecelakaan laut, petani tidak diberikan batasan atau Zona bahkan peta menjadi tangkapan pihak aparat Malaysia karena memasang pondasi Rumput Laut di wilayah terlarang dan itu wilayah negara Malaysia.

Mudah-mudahan keluhan masyarakat pembudidaya Rumput Laut yang ada di Sungai Mantri wilayah ini masih wilayah perairan yang sekarang digunakan sebagai lokasi budidaya rumput laut namun pemerintah ingin memeluk erat menggunakan sebagai jalur transportasi laut.

Lanjud Herman S.Pi, masyarakat banyak yang merasa dirugikan, kita ingin mendengarkan langsung dari intansi terkait termasuk Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Nunukan, apa yang menjadi persoalan di lapangan.
Dalam rangka hal yang sama dan menindaklanjuti apa yang menjadi pembahasan dan pembicaraan tadi di lokasi kita akan bawakan ke Dinas terkait yang kedua berkaitan dengan suara sih kebetulan kewenangan pemerintah provinsi dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan yang diberikan ke mana sesuai dengan undang-undang dalam di pembentukan terkait dengan peraturan daerah perairan perikanan Laut.

Sejauh mana implementasinya dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat yang diatur, ingin kita ketahui bersama di lapangan peraturan ini juga tidak merugikan masyarakat terutama masyarakat kecil yang memang notabene kegiatan penghidupan nya sehari-hari srbagai petani Rumput laut dan DPRD propensi Komisi dua yang membidangi perikanan mencoba untuk memberikan solusi mempertemukan dinas perikanan petani rumput laut dan Dinas perhubungan.

Menurut M. Nasir S.Pi , soal pengaturan Zona kalau bisa diusulkan kepemerintah, namun kita mencoba melihat secara langsung kondisi di lapangan, DPRD propensi tidak beretorika tapi di bekerja secara fakta di lapangan, kita harus punya data kongrit baru berbicara didepan Pemerintah

Pada bulan September ada penabrakan tiang pondadi Rumput oleh Ponton Milik PMJ yang menabrak tiang pongasi rumput aut dan masyarakat petani Rumput laut dirugikan Puluhan juta dan aduan itu disampaikan Pihak DPRD Provinsi

Harus ada pengaturan antara Patrol Rumput Laut dengan pembudidaya Rumput Laut, kalau tidak ada pengaturannya khawatir akan berdampak buruk terhadap pembudidaya Rumput Laut, ujar Nasir S.Pi.

Selain itu, keluhan warga masalah imfrastruktur jalan di Sri Mentri Jalam Jeramba menjadi andalan warga sudah banyak yang rusak, sementara Pemerintah daerah dengan alasan Anggaran APBD defesit pada Akses jalan merupakan skala prioritas jembatan jeramba ini dibangun tahun 2005, dan tidak perna ada anggaran pemiliharaan.

Mohon kepada pemerintah Kabupaten Nunukan agar pembangunan akses jalan ini menjadi perhatian pemerintah, toh kalau tidak ada anggaran pemerintah kabupaten, secara aturan, pemerintah kabupaten bisa mengusulkan ke pemerintah provinsi tembuskan ke DPRD, nanti kami perjuangkan saat pembahasan anggaran ujar M.Nadir S.Pi di depan masyarakat petani Nelayan Rumput Laut. Kamis (28/11).

 

 

Reporter : Yuspal Mitrapol

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *