Humas Lemkaspa tanggapi usulan Anggota DPRA

by -57 views

MITRAPOL.com, Jakarta –  Buntut pernyataan salah seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Azhar Abdurrahman yang juga mantan Bupati Aceh jaya, mendapat reaksi dari sejumlah pihak.

Sebelumnya Azhar Abdurrahman menyatakan sepakat Otsus Aceh tidak lagi diperpanjang, seperti dikutip disalah satu porta media online atjehwatch.com.

Saya sepakat Otsus tak lagi diperpanjang,” kata Azhar Abdurrahman. Minggu (8/12).

Menurutnya, anggaran Dana (OTSUS) selama ini hanya jadi bajakan elit yang berkuasa untuk kepentingan pribadi dan golongan. Hanya sebahagian kecil, dan cenderung tak ada, untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan di Aceh.

Termasuk yang mengisi Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) hanya menghabiskan anggaran. demikian stetement yang disampaikan oleh Azhar Abdurrahman

Menanggapi hal tersebut, Humas Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik-Lemkaspa, Rahmatun Phounna, menilai sikap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Azhar Abdurrahman sangat tendisius dan tidak mendasar atas persoalan yang sedang melilit Aceh hari ini, Minggu 08 Desember 2019.

Adapun Pernyataan Azhar Abdurrahman kesannya sangat tendisius dalam melihat persoalan Aceh hari ini, jelas Phounna

Sebagai wakil rakyat, Anggota Dewan (DPRA) yang bertugas memperjuangkan hak rakyat Aceh sangat tidak relevan mengeluarkan statement yang meminta OTSUS tidak diperpanjang. persoalanya hari ini lebih pada mekanisme penggunaan anggaran OTSUS yang belum tepat sasaran, bukan meminta untuk di stop, selama ini penggunaan OTSUS melibat pihak DPRA dan Pemerintah Aceh dalam setiap pembahasan dan peruntukan.

Seperti Dana otonomi khusus (OTSUS) bukan semata-mata milik kombatan,akan tetapi (Otsus) milik semua rakyat Aceh, perlu diketahui semua rakyat Aceh terlibat dalam perjuangan, bukan saja GAM yang berjuang untuk kemajuan Aceh,” kalau beliau mengatakan bahwa dana OTSUS hanya dinikmati kalangan elit dan kelompok, bukan dari kalangan GAM, maka rakyat hari ini, dapat menjustifikasi, kalau perjuangan yang selama ini digembar-gembor hanya kepentingan kelompoknya saja, ungkap Phounna

Seharusnya beliau dapat mereview ulang dana Otsus yang sudah berjalan selama 11 tahun dengan total anggaran mencapai 67 triliun rupiah, selama ini, anggaran OTSUS ada yang diperuntukan untuk recovery mantan kombatan, Contoh dana 650 milyar, kemudian dana di Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dan anggaran untuk kelembagaan wali Nanggroe, semuanya bersumber dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS), tambah dirinya lagi

Dan Lebih lanjut kata Humas lemkaspa, kedepan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Pemerintah Aceh dalam mengalokasi dana OTSUS dapat mengedepankan kepentingan masyarakat luas, yang kehidupan ekonominya morat-marit dari berbagai sendi kehidupan.

Dalam pengelolaan OTSUS mari pihak legislatif dan Eksekutif kedepankan kepentingan rakyat, jangan utama kepentingan kelompok, apalagi ingin memperkaya diri, centus Phounna

Aceh masih membutuhkan Anggaran OTSUS untuk membangun setiap Kabupaten Kota yang jauh ketinggalan, belum lagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih sangat rendah, serta peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi. Kita berharap kepada Pemerintah Aceh bersama partai-partai di parlemen Aceh untuk terus berjuang dan meminta (OTSUS) Aceh kepada pemerintah Pusat dapat diperpanjang secara permanen pasca berakhir pada tahun 2027 yang akan mendatang, pungkas Phounna.

 

 

Reporter : Rian

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *