Rencana pembelian pesawat oleh pemerintah Aceh, ini kata Taqwaddin

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Banda Aceh – Desas desus rencana pemerintah Aceh untuk membeli pesawat mencuat, hal ini menarik perhatian berbagai kalangan di Aceh.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Taqwaddin angkat bicara, menurutnya saat ini pemerintah Aceh tidak perlu membeli pesawat dan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan terhadap rencana pembelian pesawat tersebut.

“Sejak masa Irwandi 2017 lalu kami sudah menolak rencana tersebut, jika kita bandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki 33 kabupaten/kota dan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari Aceh, tetapi Pemprovnya tidak memiliki pesawat,” ujarnya kepada Mitrapol.com di Banda Aceh, Rabu (11/12/2019).

Ia menyayangkan sikap pejabat provinsi yang angka kemiskinannya dan penganggurannya tertinggi di Sumatera itu, yang memilih sikap kontraproduktif dengan fakta yang ada. Ia bahkan menuding pihak yang berkuasa di Aceh saat ini tidak peka terhadap fakta. Padahal secara konstitusional, maksud dibentuknya Pemerintah adalah untuk melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Seharusnya, dengan masih banyaknya rumah tidak layak huni di Aceh, pemerintah Aceh memberikan perlindungan kepada warga masyarakatnya yang miskin dengan membangun rumah dhuafa, begitu pula dalam hal kesejahteraan yang masih begitu rendah dan investasi yang minim, menurut saya sangat belum tepat momentumnya pemerintah Aceh membeli pesawat,” tudingnya.

Ia menambahkan, seharusnya pemerintah Aceh lebih fokus untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, bukan justru memprioritaskan hal-hal yang bersifat non pro-publik. Sebab lanjutnya, dalam Pasal 180 UUPA, ditegaskan bahwa APBA harus lebih besar penggunaannya untuk belanja publik. namun faktanya, belanja pegawai lebih besar daripada belanja publik.

“Saya belum tahu apakah pembelian pesawat ini yang menggunakan APBA sudah mendapat persetujuan dari DPRA. Saya sarankan agar DPRA tidak menyetujui rencana pembelian pesawat tersebut, karena seharusnya, rakyat miskin yang jumlahnya 15,32% harus terlebih dahulu disejahterakan agar mereka juga nantinya bisa naik pesawat. Jika yang miskin dan pengangguran tidak diberdayakan, maka kesannya pesawat ini dibeli dengan maksud digunakan oleh PNS, yang notabene akan makin memperbesar belanja pegawai. Dan, tentu ini akan menyimpang dari semangat Pasal 180 UUPA,” pungkas Taqwaddin.

 

 

Reporter : Safdar S

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *