Suap Bupati Pakpak Bharat, Wakil Direktur CV Wendy dan Dua ASN didakwa KPK

by -27 views

MITRAPOL.com, Medan – Anwar Fuseng Padang (40) Wakil Direktur CV Wendy didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara suap sebesar Rp 300 juta kepada Bupati Pakpak Bharat Romigo Yolando Berutu.

Secara terpisah sidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (12/12), JPU KPK juga mendakwa Dilon Bancin (55) dan Gugung Banurea (49) , keduanya ASN, Staf Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pakpak Bharat, Sumatera Utara.

Dalam persidangan dipimpin hakim ketua Aswardi Idris, ketiga terdakwa disidangkan secara terpisah. Anwar Fuseng Padang satu berkas. Sedangkan Dilon Bancin dan Gugung Banurea disidangkan satu berkas. Namun ketiganya didakwa terkait dengan pemberian suap kepada Bupati Pakpak Bharat priode 2016-2021 Romigo Yolando Berutu.

Disebutkan, terdakwa Anwar Fuseng Padang, berkisar Maret – Nopember 2018 di Desa Salak I Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat melakukan memberi sesuatu berupa uang tunai Rp300 juta kepada Romigo Yolando Berutu, selaku Bupati Pakpak Bharat.

Tujuan pemberian suap, papar JPU KPK, agar CV Wendy mendapat paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat, yakni pengaspalan Jalan Wisata Lae Mbilulu.

Pemberian suap untuk bupati itu, nelibatkan David Anderson Karosekali, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang / PUPR Kabupaten Pakpak Bharat dan orang kepercayaannya Hendriko Sembiring.

Dakwaan untuk Dilon Bancin dan Gugung Baburea, selaku ASN. keduanya juga menyerahkan uang suap kepada bupati sebesar Rp 720 juta, terkait dengan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat.

Perkerjaannya, berupa peningkatan/pengaspalan Jalan Simpang Singgabur Namuseng agar diberikan kepada terdakwa I dan terdakwa II, yakni PT Alahta.

Belakangan praktek pemberian uang “pelicin” kepada Bupati itu tertangkap KPK. Dalam perkara ini, Bupati Romigo dan David Anderson telah divonis beberapa waktu lalu. Terkait dengan pemberi suap itu, maka ketiga terdakwa ini disidangkan di PN Medan.

Para terdakwa diancam pidana Pasal 5 ayat (1) huruf a UU dan pasal 13 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

 

 

Reporter : HZ

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *