Badak Banten Geram, Pemda Lebak kurangi 40 Ribu PBI jaminan kesehatan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Lebak – Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Badak Banten merasa geram dan mengecam tindakan Pemerintah Kabupaten Lebak yang memutuskan akan mengurangi jumlah warga miskin Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) tahun 2020.

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 40 ribu warga miskin akan dicoret dari program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tersebut.

“Kami mendapatkan surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak yang mengintruksikan Camat dan Kepala Desa agar mengurangi jumlah peserta PBI JKN APBD Lebak 2020. Jumlahnya pantastis, hampir setengah dari jumlah terdaftar tahun 2019,” ujar Elli Sahroni, Ketua Badak Banten Kabupaten Lebak kepada wartawan.

Ditegaskan Eli Sahroni, Badak Banten tidak mau diam melihat kebijakan tersebut sebab pelayanan kesehatan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf H yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“Ini warga miskin yang dicoret. coba dibayangkan jika mereka tidak mendapat hak dasarnya di bidang kesehatan. Kami siap beraudiensi, bahkan berunjukrasa untuk membela hak-hak rakyat miskin ini,” ujarnya.

Senada dengan salah satu tim kajian Badak Banten Kabupaten Lebak, Ahmad Taufik menegaskan bahwa Pemda Lebak tak memiliki alasan apapun untuk mencoret puluhan ribu warga miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan. Defisit anggaran tak bisa dijadikan pembenaran.

“Lihat Undang-undang No 36 tahun 2009, Pasal 14, 15, 17 dan 18. Disitu jelas tanggungjawab pemerintah dalam hal kesehatan. Jika alasannya, anggaran defisit, kenapa harus hak orang miskin yang dicoret? Mengapa tidak yang lain?,” ujar Taufik sambil menggeleng kepala.

Sebagaimana dokumen diterima wartawan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak Eka Darmana Putra mengeluarkan surat Nomor 460/1530-Linjamsos/2019 tertanggal 9 Desember 2019 perihal pemberitahuan pengurangan jumlah peserta PBI-JKN APBD Kabupaten Lebak. Surat ini merespon surat Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Nomor 902/3317-Yankes/XII/2019 tertanggal 5 Desember 2019 tentang pengurangan jumlah peserta PBI-JKN APBD Kabupaten Lebak. Dari surat tersebut diketahui bahwa jumlah warga miskin yang ditanggung preminya oleh Pemda Lebak sebanyak 91.800 orang dan terpaksa harus dikurangi menjadi 51.800 orang karena Pemda Lebak mengalami defisit anggaran.

“Artinya ada sebanyak 40.000 orang miskin baru yang akan kehilangan jaminan kesehatannya dari pemerintah,” pungkas Taufik.

 

 

Reporter : A4N

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *