Sertifikat Kepamongprajaan syarat mutlak jadi Camat

  • Whatsapp
Direktur PPKP Iinstitut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Margaretha Rumbekwan bersama Asisten II Robby Nahak SH didampingi Kepala BKDSDM Kaharuddin Andi Tokkong S.S

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Direktur PPKP Institut Pemerintahan Dalam Negeri Dr. Margartha Rumbekwan mengatakan bahwa dengan adanya Undang Undang No: 23/Tahun 2014, dan Peraturan Penerintah Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 224 Ayat (2) mulai tahun 2020 mendatang, semua Camat yang diangkat oleh Bupati/Walikota harus memiliki Sertifikat Kepamongprajaan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberikan sanksi kepada Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, jika ternyata masih ada kabupaten/kota di wilayahnya yang mengangkat Camat tanpa memiliki Sertifikat Kepamongprajaan.

Hal itu disampaikan Margaretha Rumbekwan saat melakukan Sosialisasi Program Profesi Kepamongprajaan IPDN bagi Camat se-Kabupaten Nunukan, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Kantor Bupati Nunukan, Selasa (10/12).

Para peserta sosialisasi Program Profesi Kepamongprajaan IPDN bagi Camat se – Kabupaten Nunukan, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Kantor Bupati Nunukan, Selasa (10/12).

Sosialisasi tersebut diikuti oleh para camat dan lurah di wilayah Kabupaten Nunukan. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Robby Nahak Serang, Kepala Bappeda Juni Mardiansyah, dan Kepala BKPSDM Kaharuddin Tokkong Sarjana Sastra juga hadir dalam sosialisasi tersebut.

Menurut Margaretha, keharusan Bupati/Walikota mengangkat Camat yang memiliki sertifikat kepamongprajaan itu mengacu pada uu No: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 224 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bupati/walikota wajib mengangkat camat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Ijazah Diploma/Sarjana Pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.

Jika diketahui masih ada Bupati/Walikota yang mengangkat Camat tanpa Sertifikat Kepamongprajaan, maka Gubernur harus memberikan teguran, dan selanjutnya Bupati yang bersangkutan harus melakukan pembatalan.

Para peserta saat sosialisasi Program Profesi Kepamongprajaan IPDN bagi Camat se – Kabupaten Nunukan, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Kantor Bupati Nunukan, Selasa (10/12).

Lebih lanjut disampaikan ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi para camat yang baru dilantik. Aturan tersebut berlaku pada juga pada Camat senior yang harus mengikuti program tersebut agar semakin mengetahui tugas, Fungsi dan peran camat dalam pembangunan di daerah dia bertugas.

 

 

Reporter : Yuspal

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *