Badak Banten sesalkan pencoretan 40 Ribu penerima Jaminan Kesehatan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Lebak – Organisasi Masyarakat (Ormas) Badak Banten menyesalkan adanya pencoretan 40 ribu lebih Penerima Bantuan Iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) yang merupakan warga Kabupaten Lebak oleh Kementerian Sosial pada tahun 2020 nanti. Badak menilai, pencoretan tersebut merupakan bentuk ketidakseriusan Pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat.

“Pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin masih asal-asalan. Terlebih pencoretan 40 ribu lebih PBI-JK ini mencirikan bahwa Pemerintah tidak serius dalam menjamin kesehatan warga negaranya,” kata Ketua Badak Banten DPC Kabupaten Lebak Eli Syahroni ketika melakukan audiensi dengan Anggota DPRD Lebak di Gedung DPRD Lebak, Rangkasbitung, Senin (16/12/2019).

Eli menuturkan, dari data yang ia peroleh sebelumnya terdapat 91 ribu penerima PBI-Jk yang biaya kesehatan di cover oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun anggaran 2019. Namun, sebanyak 40 ribu penerima bantuan tersebut terpaksa harus tercoret karena disebabkan defisitnya APBD pada 2020.

Dirinya mendesak anggota DPRD dan juga Pemda Lebak agar segera mencari solusi agar 40 ribu PBI-JK yang dipastikan tercoret pada tahun 2020 nanti dapat tertangani kembali jaminan kesehatan mereka.

” Kami tekankan agar mencari jalan keluar agar 40 ribu tersebut dapat tercover lagi oleh APBD. Karena masyarakat di Lebak itu notabenenya miskin, coba bayangkan jika warga miskin tidak memiliki jaminan untuk kesejahteraannya. Makin tidak sejahtera mereka,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Komisi III DPRD Lebak Acep Diminati mengatakan, dirinya juga menolak keras adanya pencoretan peserta PBI-JK tersebut. Dirinya meminta Badak Banten agar lebih sabah terlebih dahulu.

Pasalnya, saat ini pihaknya sudah melakukan panggilan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Lebak dan juga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk mencari solusi dalam mengatasi hal tersebut. Pihaknya juga akan mengusulkan agar 2020 nanti, Pemda Lebak dapat menganggarkan dana pada BPJS Darurat yang nantinya dapat mengcover para peserta yang tercoret dalam data PBI-JK tersebut.

“Kami minta waktu dua sampai tiga bulan, untuk melakukan berbagai pertemuan dengan Dinsos dan juga BPJS guna membahas serta mencari solusi dari persoalan itu semua,” tandasnya.

Menurutnya, Dinsos Lebak harus segera mengevaluasi kiteria kemiskinan di Lebak. Pasalnya, saat ini kemiskinan tidak bisa dilihat dari kondisi rumahnya saja, namun juga harus dapat dilihat dari berbagai aspek lainnya.

“Kita ingin Dinsos untuk melakukan evaluasi, sehingga pemberian bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran,” pungkasnya.

 

 

Reporter : Ubay Poll

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *