Dinyatakan bersalah, Darmili nilai Vonis tidak mendasar

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Banda Aceh – Pengadilan Tipikor Banda Aceh, dalam Keputusan Hakim yang dibacakan oleh Ketua Hakim, Juandra SH dalam sidang terakhir di pengadilan Tipikor Banda Aceh, Jumaat (20/12/2019) menyatakan Darmili terbukti melakukan korupsi dana perusahaan daerah Kabupaten Simeulue, (PDKS) Senilai Rp 500 juta rupiah.

Menanggapi putusan hakim tersebut, Darmili menilai vonis itu tidak berdasar, tidak ada bukti yang kuat berdasarkan keterangan keterangan Saksi.

Didalam hal ini pengadilan Tipikor Banda Aceh memvonis Darmili dengan hukuman selama Empat tahun Enam bulan penjara dan membayar denda Rp 200 juta, apabila tidak dibayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan penjara selama Tiga (3) bulan penjara.

“Semua tuduhan kepada saya telah melakukan korupsi, tidak benar dan tidak terbukti karena berdasarkan fakta persidangan, Jaksa tidak dapat membuktikan berapa kerugian negara yang saya buat. Ini tidak adil dan mengandung unsur kriminalisasi kepada saya, maka saya akan melakukan banding,” tandas Darmili.

Dalam wawancara dengan awak media, mitrapol, Darmili mengukapkan,”Kita melawan ketidak adilan, bukan melawan pemerintahan,” diucapnya lagi, kita melawan ketidak adilam.

Mengapa demikian, mula-mula saya di dakwa Rp 51 Milyar. Dibalek dibalek empat bulan kemudian saya dakwa Rp 8,5 Milyar. Dituntut Rp 3 Milyar, cuma Rp 500 Juta, apakah mungkin, ungkap Darmili.

Pada awalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaannya yang di bacakan, kerugian negara sebesar 51 miliar rupiah.

Kemudian pada dakwaannya yang dibacakan lagi di depan majelis hakim tanggal 21 Agustus 2019, menetapkan kerugian negara yang dilakukannya senilai Rp 8,5 miliar rupiah. Lalu, terakhir pada tuntutan kerugian negara yang dilakukannya Rp 3, Milyar.

Pada keputusan Hakim siding yang terakhir di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Darmili dinyatakan korupsi dengan nilai Rp 500 juta rupiah oleh hakim. Ironisnya tanpa melaui audit BPK dan BPKP Aceh.

Kuasa hukum Darmili, Junaidi SH, bahwa kerugian negara yang ditiduhkan kepada kliennya tidak dapat dibuktikan secara hukum, kerugian negara yang dilakukan kliennya 8,5 miliar, maka dari bantahan dan sanggahan yang dilakukannya dalam pemeriksaan dan persidangan, sekarang hakim memutuskan kerugian negara yang dilakukan kliennya hanya Rp 500 juta rupiah.

“Dalam dakwaan Jaksa, atas perintah Darmili, Aliuhar pernah meneranfer uang 30 juta rupiah kepada NM, setelah kita buktikan ternyata hanya 20 juta rupiah dan Jaksa tidak dapat mumbuktikan perintah Darmili tersebut baik lisan maupun tulisan, hanya pengakuan sepihak,” sambung Junaidi.

Berikutnya, Junaidi juga mengatakan, Darmili pernah memerintahkan Aliuhar meneranfer uang senilai 190 juta kepada saksi AS, Jaksa juga tidak dapat menghadirkan AS di pengadilan dan bukti baik secara tertulis atau lisan, tidak dapat dibuktikan Jaksa, hanya pengakuan.

 

 

Reporter: Sarwadi.

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *