Dugaan KKN kasus lahan Kareloe resmi dilaporkan Gempar

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Gowa — Kasus pembebasan Bendungan Karaloe Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang ( BBWSPJ) di Kecamatan Biring Bulu dan Tompobulu Kabupaten Gowa, yang berbatasan langsung Kabupaten Jeneponto, Sulawesi-Selatan akhirnya resmi sudah dilaporkan

Hal ini sebelumnya pernah diberitakan beberapa media online bahwa salahsatu LSM di Gowa akan melaporkannya dan kini wartawan Mitrapol.com memberitakan

Dengan munculnya, “Indikasi dugaan Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terkait pembebasan lahan Karaloe, yang pernah di gelar antara tahun 2015-2016, tesebut,

Namun ironisnya kasus tersebut sudah sepantasnya menyeret beberapa pejabat yang terlibat didalamnya seperti mantan Camat Tompo Bulu, yang kini sudah menjabat Sekertaris Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Syamhari, serta mantan Camat Biring Bulu, yang saat ini menjabat Kepala BKD di lingkup pemda Gowa, Basir,

Ketua Umum Lsm Gempar Indonesia Sulawesi-Selatan, Amiruddin.SH. Kr. Tinggi, mengungkapkan bahwa betul saya sudah laporkan kasus dugaan adanya KKN terkait Kasus tanah Kareloe dinda, ujarnya saat ditemui di Warkop 70, Minggu, (22/12) dini hari

Lebih lanjut, selain diduga akan menyeret, oknum mantang pejabat, Kepala Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa, Hasanuddin, Direktur Utama Pt. Arfah Sanusi, H.M. Sanusi, beserta oknum pejabat pengelolah Pengadaan Lahan Bendungan Kareloe, di Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang ( BBWSPJ) serta oknum pejabat pemda Jeneponto, akunya Amir

Dimana ditambahkan bahwa adanya sejumlah pejabat penting tersebut yang ditengarai, ikut terlibat melakukan “rekayasa atas pembebasan lahan Karaloe”. Sehingga, pada hari Rabu kemarin, tepatnya 18 Desember 2019, sudah kami laporkan dan melalui pula ke Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung, Kapolda Sulsel, melalui bukti laporan.

Sebelumnya Dewan pengurus pusat Lembaga Sosial Pelayanan Pengaduan Pemerhati Masyarakat, LSP3M Gempar Indonesia, akrab disapa, Karaeng Tinggi ini bahwa, surat laporan ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Bapak Jokowi, tegasnya

Amir juga menjelaskan awal Kronologis dan modus operandi pembebasan lahan yang tersebut, yang sudah lama berlangsung, yakni sekitar tahun 2015-2016, tiga dan empat tahun yang lalu, dimana pihak pengelolah Pengadaan Lahan Bendungan Kareloe, di Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang ( BBWSPJ) diduga bekerja sama dengan masing- masing para pejabat, antara lain pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa, Hasanuddin, diduga terlibat merekayasa data tanah di lokasi pembebasan serta tidak transparan terhadap melalui pengumuman nilai harga tanah per meter kepada pihak pemiliknya.

“Selain itu, rekayasa data ini juga diduga keras ikut melibatkan, oknum mantan Camat Tompo Bulo, Syamhari yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris pemerintah pemberdayaan masyarakat Desa (PMD) dan mantan Camat Biring Bulu, Kabupaten Gowa, saat ini menjabat Kepala BKD lingkup pemda Gowa. Basir. terangnya lagi sembari menyeruput kopi didepannya

Amir juga menjelaskan bahwa saat ini kondisi tanah asset Pemda Jeneponto, “luas 118,88, Ha, yang di bebaskan oleh Direktur Utama PT. Arfah Sanusi, yakni H.M.Sanusi, yang menggunakan anggaran pendapat belanja daerah ( APBD) dari Jeneponto kisaran senilai Rp. 5 M, pada tahun 2002 -2003 silam,

“Demikian halnya, H. Haruna Rasid, juga ikut membeli tanah rakyat melalui Dirut PT. Arfah Sanusi, dengan menggunakan uang pribadi seluas sekitar, 37 Ha. Dan Sementara, H. Basa dan H. Basse, punya tanah masuk pada pembebasan ikut dikaburkan lagi tanahnya oleh tim pembebasan pengadaan lahan Bendungan Kareloe, bebernya

“Tak hanya itu, bahkan, tanah Pemda Jeneponto lokasi masuk areal bendungan Karaloe, “luas 118,88, Ha, juga diduga dikaburkan, dengan cara tanah itu diduga di sulap atau di simsalabinkan kembali dimasukkan menjadi hak pemilik awal.

Sedangkan dia juga mengungkapkan bahwa dikaburkannya tanah asset milik Pemda Jeneponto, tentu kuat dugaan bahwa yang ikut terlibat adalah, Dirut PT. Arfah Sanusi, H.M, Sanusi. Padahal tanah itu, resmi terdaftar sebagai lahan asset Pemda Jeneponto, berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.872KPid.Sus/2008.

“Selanjutnya ada 37 Ha milik H. Haruna Rasid, yang seharusnya berhak menerima ganti rugi, namum apa lacur, kembali lagi dimasukkan atas nama pemilik awal melalui Dirut Pt. Arfah Sanusi, H.Sanusi,” jelas Amiruddin Kr. Tinggi

Sehingga, H. Haruna Rasid, merasa dirugikan karena tidak menerima ganti rugi tanahnya. Sebaliknya dijelaskan lagi, justru pihak penerima ganti rugi yakni pemilik awal padahal, sudah pernah menjual kepada Dirut PT. Arfah Sanusi, HM. Sanusi, kata Amir

Selanjutnya korbannya adalah dari pemilik tanah, H. Basa dan Hj. Basse, seluas 8 Ha, diduga ikut dikaburkan oleh tim pengadaan pembebasan lahan Bendungan Karaloe, yang bekerja sama dengan oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gowa, dan oknum pejabat dilingkup Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSJ) Makassar, Provinsi Sulawesi – Selatan, kesannya lagi

Sementara, HM. Sanusi menggunakan pembebasan tanah melalui “APBD” pemda Jeneponto, tahun, 2002-2003, senilia Rp, 5 Milyar, seluas 118,88, Ha.Padahal, berdasarkan pendataan tanah di gelar tahun 2015, silam, oleh panitia Pembebasan lahan Bendungan Kareloe, diduga melakukan rekayasa.

“Bagimana tidak, ini terjadi karena di nilainya tak adanya tranparansi, akibatnya, hasil pendataan tanah tersebut ikut menghilangkan tanah asset pemda Jeneponto, yang diduga sudah dibeli oleh Direktur Utama PT Arfah Sanusi, H.M. Sanusi.

Selaku warga penjual tanah, yang di sinyalir tidak didata tanamannya di areal kawasan lahannya Karaloe, tentu ini adalah tanggung jawab dari tim Afresial (tim penilai) Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ)

“Ironisnya lagi, oleh tim penilai harga tanah dan tanaman, dalam pembebasan lahan Karaloe, ternyata pihak oknum pejabat lingkup Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) dinilai oleh “LSP3M – Gempar “ tidak transparan. Akibatnya, pihak oknum pejabat lingkup Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa, kembali memasukkan namanya kembali, pemilik lahan. Padahal, mereka sudah pernah dijual tanahnya kepada Dirut, PT.Arapah Sanusi, HM.Sanusi, tahun 2002-2003.

“Akibat munculnya, rekayasa ini, maka rakyat yang menjual tanahnya tahun 2002-2003, lewat Dirut. PT Arfah Sanusi, HM.Sanusi, dan selanjutnya lalu menjual lagi kembali kepada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, (BBWSPJ) termasuk H.M. Sanusi yang sebenarnya justru pemilik tanah awal, hal ini patut di pertanyakan juga.

Sebenarnya, Dirut PT. Arfah Sanusi, H.M.Sanusi, sudah tidak berhak lagi kembali menerima pembebasan lahan dari di Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) demikian pula pejabat teras Pemda Jeneponto, seharusnya justru ikut pertahankan assetnya yang ditengarai dibelinya dari H.M.Sanusi tahun 2002-2003.

Selanjutnya, beber, Amiruddin. SH. Kr. Tinggi, bahwa Dirut PT. Arfah Sanusi, HM.Sanusi, beserta masyarakat pemilik tanah adalah bangsat, artinya, sudah pernah menjual tanahnya lalu menerima “ganti rugi” kembali melalui oknum pejabat di Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Je’neberang (BBWSPJ) yang sekaligus pula di duga “tidak transparan terkait masalah harga lahan”.

Sehingga diajukanlah penetapan, No.1/Pdt.P/2016/PN Sgm, yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dalam perkara permohonan penetapan pengesahan Konsignasi yang diajukan oleh Ir. Aguis Setiawan, Dipl. HE, Kepala Balai Wilayah Sungai Pompengan Je’neberang (BBAJP) Kepada sebanyak 111 orang dan pemakaman umum.

Selain pembebasan lahan Bendungan Karaloe, juga muncul pula masalah pembebasan lahan ganti rugi Tanah Pemakaman Umum seluas kisaran 1 Ha. Karena dikhawatirkan biaya pembebasannya diduga ada oknum pejabat ikut terlibat menerima ganti rugi dana pemakaman. Ini juga harus di bongkar sampai ke akar-akarnya.

Demi menutaskan aroma dugaan aroma Korupsi atas pembebasan lahan Karaloe di Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar, yang diduga melibatkan sejumlah oknum pejabat. Maka, Ketua umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempar Indonesia Sulsel, Baharuddin SH Kr. Tinggi, agar kasus ini harus dituntaskan, oleh pihak institusi penegak hukum, serta memproses siapa saja oknum pejabat di duga terlibat gerayangi dana pembebasan lahan Karaloe.

“Sekedar kita ketahui bersama, saat Baharuddin Baso Tika, menjabat Bupati Jeneponto, tahun 2002-2003, hanya membebaskan lahan lokasi Bendungan Karaloe melalui PT Arfah Sanusi, HM.Sanusi dengan menggunakan anggaran APBD 2002-2003, senilai Rp, 5, Milyar, dapat di hukum selama 4 tahun oleh Mahkamah Agung, apa lagi orang yang menghilangkan tanah asset Pemda, tentu pula, harus mendapat hukuman,”pungkas Amir yang djuluki Kr. Tinggi ini mengakhiri.

 

 

Reporter : Mir

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *