Kisru Dewan Adat Tidung dengan PT. TML terus berlanjut

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Ketua Komisi I DPRD Kab. Nunukan, Hj. Andi Krislina memimpin hering dengan adanya aduan dari Ketua Dewan Adat Tidung yang disampaikan langsung oleh H. Saharuddin dihadapan anggota Dewan. Rabu (18 /12).

Sayangnya hering ini hanya dihadiri oleh 5 orang Anggota Dewan, Yakni Andi Krislina, memimpin hearing Hj.Nikma Kurniawan Andi Mutakmir dan H. Adama.

Hering ini dihadiri oleh AKP Ali Suhadak SIK.SH Kasat Reskrim Polres Nunukan dan beberapa Dinas, namun sayangnya dari Dinas tersebut yang hadir adalah staf bukan Kepala Dinasnya, jecuali dari Kesbangpol yang diwakili Sekertarisnya sementara yang lain hanya Staf yang tidak bisa memberikan keputusan.

H. Andi Mutakmir anggota DPRD Nunukan mengatakan, persoalan PT.TML sudah berulang ulang di bicarakan dan membuat alergi saya, kenapa, karena ketika saya di komisi I Tahun 2014 ini juga yang bahas, PT. TML ini selalu ada aja masalah yang kita hadapi yang disampaikan ibu Krislina Ketua komisi I keberadaan TML selalu bermasalah.

Bermasalah soal lahan, bermasalah soal perizinan, bermasalah dengan kelompok Tani, bermasalah dengan karyawan karena gajinya belum terbayarkan dan lainya lagi.

Kisruhnya kali ini tentang sudah habisnya masa berlaku dari TML ini, didalam surat permohonan sudah berakhir mengenai status hukum saudara Zainuddin sebagai di Rektur PR.TML.

Masyarakat hukum adat Tidung dan 3 mengenai keberadaan tanah ulayat dari sini sepakat dengan sampaikan dari Hj.Andi Krislina ketua komisi I bahwasanya saya mengharapkan agar ini tidak bisa diselesaikan dalam rapat aja tetapi akan dibahas untuk mencarikan ketemu.

Dalam Hering ini Dewan harus menghadirkan Jainuddin selaku Direktur PT TML.

Andi Mutakmir meminta kepada Pimpinan Sidang agar pertemuan yang kita jadwalkan pada awal Januari agar Jainuddin bisa dihadirkan dan memberikan keterangan, sebenarnya kita ini kan bicara sepihak, ujar Andu Mutakmir dari Partai PPP.

Kita mencarikan solusi atau bisa juga bisa rekomendasi karena DPRD ini hanya bisa mengeluarkan rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.

Hasil rapat kita hari ini tidak ada kesimpulan, kita baru mendengarkan laporan sepihak dari Ketua Dewan Adat Tidung H. Saharuddin.

H. Andi Mutakmir mengharapkan Rapat lanjutan itu harus ada Jainuddin Direktur PT.TMI kalau perluh Bupati dan Sekertaris Daerah ada untuk memberikan keterangan bagaimana ijin Yang dimiliki PT.TML.

Kepala Dinas yang berkaitan dengan Perusahaan harus hadir untuk memberikan keterangan sesuai dengan yang dikantongi oleh PT. TML, jangan diwakilkan termasuk juga Sekertaris Daerah (Sekda) bisa.

Saat ini kondisi di perusahaan TML dalam pengawasan pihak aparat keamanan, intinya mari kita mencari solusi.

Kalau memang masing-masing keberatan, dan kedua belah pihak mengaku merasa benar, dua-duanya boleh ajukan ke tingkat yang lebih tinggi lagi ke Pengadilan Perdata, untuk menyatakan kebenaran, agar ada titik temunya.

Kalau kedua-duanya ngotot tidak bisa menghasilkan keputusan begitu juga dari pihak badan perizinan itu harus hadirl dan tidak boleh mewakili.

Andi mutakmir memintah kepada pemerintah agar meninjau kembali ijin yang dimiliki oleh PT.TML.

 

 

Reporter : Yusuf. P

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *