ETOS Indonesia Institut dukung program standarisasi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Iskandarsyah Direktur Etos Indonesia Institut mengungkapkan adanya tumpang tindih serta benturan di dalam pelaksanaan penindakan dan juga penanganan terhadap oknum pengguna maupun pemakai narkotika.

Menurut Iskandar perlu adanya standarisasi yang jelas terhadap penindakan, penanganan serta perlakuan kepada pengguna dan juga pengedar narkotika, mereka harus dapat membedakan, bagaimana penindakan terhadap pengguna ataupun pengedar dan juga bagaimana penindakan terhadap pecandu narkoba.

Untuk tidak terjadinya tumpang tindih ataupun benturan antara kedua institusi tersebut, maka pemerintah harus memiliki standarisasi penindakan serta standarisasi terhadap rehabilitasi bagi pecandu ataupun pemakai yang baik dan tepat, sesuai dengan tupoksi masing-masing institusi. Karena apa yang ada sekarang ini sangatlah kurang cukup standarisasi rehabilitasi yang dimiliki BNN ataupun institusi Polri.

“Adanya benturan di dalam satu institusi yang sama yaitu antara BNN dan Sat Res Narkoba Bareskrim Polri, terhadap penindakan dan penaganan kepada pengguna atau pecandu narkoba, Mereka mengalami suatu benturan di lapangan dalam menindak pengguna narkoba yang tertangkap, BNN memiliki standarisasi rehabilitasi yang menurut mereka sudah cukup. Kenapa kita ajukan program standarisasi rehabilitasi ini supaya BNN tidak lagi berbenturan dengan reskoba mabes polri dalam pelaksanaannya di lapangan.” ungkap Iskandar pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk “Memaksimalkan Peran Ormas dan¬†Standarisasi¬†Nasional Rehabilitasi” pada Senin (06/01/2020) bertempat di kantor JBMI, Rawamangun, Jakarta.

Iskandar menegaskan, tujuan dari standarisasi rehabilitasi ini adalah untuk menyelamatkan anak bangsa dan bukan memanfaatkan anak bangsa, tidak seperti halnya sekarang ini pada prakteknya di lapangan yang terjadi.

“Kita selamatkan anak bangsa dalam hal ini apa yang dialami, yang disampaikan oleh teman-teman tadi dalam FGD, memang benar ada satu kesalahan system yang dilakukan, contohnya adalah apabila orang sakit yang harus diobati ini malah justru di penjara, satu hal dalam program utama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan anak bangsa bukan memenjarakan anak bangsa, dan bukan menyesatkan anak bangsa. Kita bantu, kita lihat itu makanya dalam program ini berjalan kita akan membuat hotline pengaduan di mana jika ada setiap keluarga yang anaknya di kriminalisasi tentang narkoba maka kita akan turun ke lapangan.” tegas Iskandar

Iskandar menjelaskan kepada awak media, masih ada dalam praktenya di lapangan penegak hukum masih menggunakan sejumlah pasal karet dalam penanganan kasus pengguna atau pun pengedar narkoba. Ini yang kita takutkan adanya permainan.

“Pasal 112, 111 sebagai pengedar tiba-tiba menjadi 127 poin 3 menjadi rehab itu sudah mainan mereka gitu, makanya kami yakin bahwa nanti kita akan berbenturan dengan institusi yang pastinya sangat diuntungkan dengan adanya narkoba” pungkasnya.

 

 

Reporter : BS

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *