JBMI dorong pemerintah buat standarisasi rehabilitasi pecandu narkoba

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Perang terhadap narkoba sudah lama digaungkan oleh bangsa ini, namun penerapan ataupun penindakan hukuman kurungan terhadap pengguna atau pemakai yang diterapkan bangsa ini sangatlah kurang tepat. Para pecandu ataupun pemakai selama ini selalu dilakukan hukuman kurungan penjara dan bukan dilakukan tindakan penyembuhan bagi para pecandu ataupun pemakai narkoba oleh penegak hukum di negara ini.

Merujuk pada UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pada pasal 54 menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dimana rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan. Sedangkan rehabilitasi sosial terkait pemulihan sosial dan mental pecandu narkoba. Namun rehabilitasi yang di terapkan juga sangatlah kurang efektif dan tidak memiliki standarisasi, dilihat dari metode dan juga jumlah tempat rehabilitasi yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu Jam`iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) mendorong agar pemerintah membuat standarisasi rehabilitasi bagi para pengguna dan pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza/narkoba).

Albiner Sitompul Ketua Umum DPP Jam`iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) mengatakan, dengan setandarisasi dan juga keterbatasnya tempat rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang dimiliki pemerintah, maka (JBMI) mencoba mengambil inisiatif bersama untuk menemukan standarisasi yang digunakan dan juga dapat diterapkan untuk merehabilitasi para pengguna dan pecandu narkoba di negara ini.

“Di Indonesia pada saat ini tidak memiliki standarisasi yang tepat dalam merehabilitasi para pengguna atau pecandu narkoba. Oleh karena itu kami bersama tokoh masyarakat dan juga agama termasuk ahli bio kimia, berupaya untuk menemukan formula untuk dapat dijadikan standarisasi nasional dalam merehabilitasi pengguna narkoba,” kata Albiner Sitompul pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk “Memaksimalkan Peran Ormas dan Standarisasi Nasional Rehabilitasi” pada Senin (06/01/2020) bertempat di kantor JBMI, Rawamangun, Jakarta.

Pada kesempatan ini (JBMI) dalam acara (FGD) tersebut menghadirkan beberapa narasumber diantaranya, Albiner sitompul Ketua Umum DPP Jam`iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI), Prof Muhammad Tamim Pardede yang merupakan Ahli Bio Kimia, Harmaini Sitorus M. Ag Ahli Hukum Islam, dan juga Iskandarsyah dari Etos Indonesia Institut, dan juga merangkap sebagai Moderator.

Standarisasi dalam merehabilitasi para pecandu atau pengguna narkoba ini perlu dan wajib ditingkatkan serta dapat diperbanyak tempat rehabilitasi di berbagai daerah. Sebab kalau tak ada standarisasi, maka yang akan terjadi adalah adanya tumpang tindih dan pilih-pilih dalam memberangus narkoba dari bumi Indonesia.

Albiner Sitompul yang juga merupakan tokoh masyarakat Batak Muslim menjelaskan, mereka yang terkena narkoba adalah orang yang kesasar, lalu sakit, sehingga wajib untuk diobati. Selama ini jika dilihat dari beberpa kasus yang ada, para penegak hukum terkesan selalu melakukan tindakan hukuman penjara kepada para pecandu atau pengguna narkoba.

“Padahal kalau pengguna dan pengedar narkoba dalam satu penjara, maka akan memperbesar jumlah pengedar. Sebab setelah pengguna keluar dari penjara dia malah jadi pengedar narkoba. Disinilah perlunya rehabilitasi dengan standarisasi yang jelas,” tegas Albiner.

Menurut Albiner, ketika pemerintah dalam hal ini para penegak hukum dan juga BNN sebagai Badan yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindaka pemberantasan peredaran Narkotika memiliki standarisasi rehabilitasi narkoba, maka orang yang terkena narkoba tak langsung dinyatakan sebagai kejahatan dan langsung masuk penjara namum memiliki hak untuk melakukan rehabilitasi.

“Perlu ada standar rehabilitasi agar tidak ada malpraktik dalam rehabilitasi ataupun penanganan terhadap pengguna narkoba,” jelasnya.

Dimana ketika masyarakat ataupun orang tua menemukan anaknya atau keluarganya menjadi pecandu narkoba, selama ini mereka cenderung sulit menemukan tempat rehabilitasi dan juga mahalnya biaya rehabilitasi sehingga pasrah terhadap apa yang terjadi. Karena itulah, (JBMI) menyarankan pemerintah bergerak mulai dari desa, kecamatan untuk membangun rehabilitasi dengan standar yang jelas.

“Dengan adanya rumah rehabilitasi narkoba dengan memiliki standarisasi yang jelas dan juga dimiliki di tiap daerah di negara ini, maka masyarakat dapat dengan mudah menemukan tempat rehabilitasi. Jika rumah rehabilitasi mudah ditemukan, biayanya pun tak lagi sangat besar” kata Albiner

Albiner juga memaparkan, dalam memerangi narkoba peran ormas harus dimaksimalkan, karena kalau hanya pemerintah saja tanpa memberdayakan organisasi masyarakat serta masyarakat itu sendiri maka perang melawan narkoba sulit diwujudkan. Karena perang terhadap narkotika ini bukan lagi hanya di lakukan oleh pemerintah saja namun perang terhadap narkotika ini sudah merupakan perlawanan rakyat semesta

“Perlu adanya peran masyarakat dan juga ormas dalam melakukan perang terhadap narkotika, karena perang terhadap narkotika ini sudah merupakan perang masyarakat semesta. Maka perlu peran seluruh masyarakat, mulai dari keluarga dan kelompok masyarakat yang terorganisir,” tutup Albiner.

 

 

Reporter : BS

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *