Renovasi Sirkuit berujung korupsi, KPA Dispora Sumut didakwa rugikan negara 1,5 M

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Drs Sujamrat M,M (58) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora ) Sumut didakwa di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (6/1/2020) terkait perkara dugaan korupsi  proyek Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP Sumut TA 2017.

Saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Benhar Siswanto membacakan dakwaan,  terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum (PH) Advokat Mulyadi terlihat serius menyimak butir-butir dakwaan.

Menurut  JPU dari Kejari Medan ini,  terdakwa  bersama-sama dengan saksi Junaedi selaku Direktur  PT.Rian Makmur Jaya dengan melawan hukum, memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara  Rp.1.537.273.395,.

Awalnya, Desember 2016 terdakwa meminta saksi Deddy Octavardian selaku Direktur PT.Pajajaran Multicon  untuk mengerjakan paket kegiatan Renovasi Lintasan Sircuit Tartan Atletik PPLP yang nantinya akan direkapitulasi menjadi Perencanaan APBD Disporasu.

Uniknya, saat proses pelelangan dan pada tahap evaluasi adminstrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, ternyata PT. Tamarona Putri Masro dengan nilai penawaran lebih rendah Rp.4 miliar dinyatakan tidak lulus.

Sebaliknya, PT.Rian Makmur Jaya yang  nilai penawarannya lebih tinggi yaitu Rp.4.629.496.850, dinyatakan lulus administrasi, teknis maupun harga oleh Tim Kelompok Kerja ( Pokja ).

Terkkait dengan hasil lelang, JPU menilai, terdakwa bersama dengan saksi Junaedi selaku Direktur  PT.Rian Makmur Jaya dan saksi Deddy Octavardian telah mengetahui kalau harga pembelian barang yang sebenarnya adalah lebih murah.

Namun, selaku KPA, terdakwa dengan maksud menambah kekayaan atas penerimaan komitmen fee,  menyetujui pembayaran  dan telah melakukan pencairan anggaran pengadaan pekerjaan renovasi  sircuit.

Lebih lanjut JPU mengatakan, akibat dari perbuatan  terdakwa bersama-sama dengan saksi Junaedi selaku Direktur PT. Rian Makmur Jaya dan saksi Deddy Octavardian telah menimbulkan kerugian keuangan negara  Rp. 1.537.273.395.

“Kerugian keuangan negara itu, hasil perhitungan  BPKP Perwakilan Sumut,” ujar JPU dalam dakwaan yang dibacakan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Safrin Batubara.

Terdakwa diancam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3  jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No .20 Tahun 2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  KUHPidana.

 

 

Reporter : ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *