Perkara suap Isa Ansyari, Walikota Eldin dihadirkan di persidangan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Sidang lanjutan perkara suap Walikota Medan, dengan terdakwa mantan Kadis PU Medan, Isa Ansyari (47) digelar dengan agenda pemeriksaan 9 saksi, termasuk Walikota Medan nonaktif Dzulmi Eldin.

Persidangan dipimpin hakim ketua Abdul Azis ini berjalan panjang dimulai  pukul 10. 00 Wib, rehat  pukul 12 – 13.00 Wib dan berakhir pukul 16.30 Wib. Dalam sidang cukup panjang itu, jaksa mencecar para saksi dengan pertanyaan seputar proyek dan perjalanan dinas ke Jepang.

Para saksi  pun menjawab secara bergantian pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wira dan Hidayat dan pertanyaan majelis hakim maupun Penasehat Hukum (PH) terdakwa Adi Mansar dkk.

Para saksi yang diperiksa antara lain,
Walikota Medan nonaktif Dzulmi Eldin,  Musadad asisten pemerintahan dan sosial, Sultan Sholahuddin protokoler, Uli Artha Simajuntak staf subbag protokoker, Hasan Basri mantan Kadis pendidikan,  Abdul Johan sekretaris dinas pendidikan, Fitri Handi Harahap kasi pemeliharaan drainase PU, Ade Irmayani bendahara pengeluaran dan Vincen pengelola travel.

Inti pertanyaan, seputar peristiwa pemberian suap yang dilakukan terdakwa kepada Walikota Medan, Dzulmi Eldin, terkait proyek yang perlu “pelicin” sehingga dapat dituangkan di APBD Kota Medan.

Selain itu, para saksi juga dicecar oleh JPU KPK  seputar perjalanan dinas walikota dan rombongan ke Jepang, berapa jumlah orang yang turut dalam rombongan berapa lama dan berapa biaya perjalanan dinas yang berbau hura-hura itu.

Pada kesempatan itu untuk menguatkan pembuktian, jaksa KPK juga membuka rekaman pembicaraan antara saksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan paket proyek Pemko Medan, khususnya Dinas PU.

Sesuai dakwaan, Mantan Kepala Dinas Pekerja Umum (PU) Kota Medan, Isa Ansyari (47), terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terkait dengan pemberian suap kepada Walikota Medan.

Menurut KPK, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah memberi sesuatu berupa uang.

Diantaranya sebesar Rp20 juta sebanyak 4 kali hingga seluruhnya berjumlah Rp80 juta lalu sebesar Rp200 juta dan sebesar Rp 50 juta hingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 530 juta. Uang itu diserahkan kepada Walikota Medan Dzulmi Eldin.  Terdakwa Isa melakukan aksinya bersama-sama dengan Samsul Fitri selaku Kepala Sub Bagian Protokol Pemerintah Kota Medan.

Kasus bermula pada tanggal 6 Februari 2019 dimana selaku Kadis PU mengelola anggaran fisik senilai sekira Rp420 miliar. Terdakwa mengelola anggaran Dinas PU sejak Maret 2019. Terdakwa Ansyari mulai mendapatkan pemasukan uang di luar penghasilan yang sah.

Selanjutnya terdakwa Isa agar dianggap loyal kepada Walikota kemudian ikut membiayai kegiatan operasional Dzulmi Eldin dengan menggunakan uang yang diperolehnya tersebut.

Maret 2019 Samsul Fitri (orang kepercayaan Dzulmi Eldin)  menemui terdakwa Isa di Hotel Aston Medan dan meminta bantuan uang kepada terdakwa, untuk kebutuhan biaya operasional Walikota Medan yang tidak ditanggung oleh APBD.

Sebagai bentuk loyalitas terdakwa Isa kepada Walikota, maka terdakwa Isa menyanggupinya, sehingga ketika Samsul Fitri menyampaikan adanya kebutuhan operasional Walikota Medan, terdakwa Isa lalu menyerahkan uang kepada Dzulmi Eldin melalui Samsul Fitri di bulan Maret, April, Mei dan Juni 2019 masing-masing sebesar Rp20 juta.

 

 

Reporter : ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *