Belum cukup bukti, Tim Pokja Yustisi Nias Selatan hentikan penyelidikan kasus OTT di Dinsos

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nias Selatan – Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh tim Pokja Yustisi Nias Selatan, Selasa (31/12/2019), di kantor Dinas Sosial kabupaten Nias Selatan, jalan Arah Lagundri, Km.7, Fanayama, akhirnya dihentikan karena barang bukti belum cukup.

Hal ini disampaikan Wakapolres Nias Selatan Martin Luther Dakhi selaku ketua tim Pokja UPP-Saber Pungli pada Realise UPP-Saber Pungli, Kamis, (09/1) di sekretariat UPP-Saber Pungli Nias Selatan, Jalan Arah Lagundri, Km.7, Fanayama, dihadiri anggota tim Pokja dari Inspektorat, Kejari dan Polres Nias Selatan.

Luther memaparkan awal proses operasi yang dilaksanakan oleh tim Pokja hingga keputusan tim Pokja yakni dihentikannya penyelidikan kasus tersebut.

Sebutnya, Informasi awal yang didapat bahwa adanya pertemuan di bank Sumut tetapi ternyata beralih ke kantor dinas Sosial. Disana operator TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yaitu pegawai dari dinas Sosial sedang ribut dengan seseorang bernama Julfan Jaya Laia.

Pada saat sedang ribut itulah Tim Pokja Yustisi melakukan pengamanan. Pada saat dilakukan pengamanan itu ditemukan ada uang (pecahan 50.000,-) sejumlah enam ratus ribu rupiah berada diatas meja sekaligus juga ada buku-buku tabungan kurang lebih 81 buah.

Kemudian oleh tim melakukan pengamanan kepada pegawai dinas Sosial bernama Julfianto Maduwu bersama yang bertengkar dengan dia, termasuk uang yang ditemukan diatas meja itu ada 600 ribu rupiah dan buku tabungan sebagai barang bukti dibawa ke Mako. Disana yang terduga diinterogasi dan ada beberapa orang juga pegawai Dinas Sosial yang turut diinterogasi.

Luther menegaskan barang bukti (BB) disita bukan langsung dari yang bersangkutan tetapi berada diatas meja. “Jadi perlu diketahui bahwa BB yang disita itu bukan langsung dari yang bersangkutan tetapi berada diatas meja pada saat mereka sedang bertengkar,” tegasnya.

Selanjutnya Luther menjelaskan dasar interogasi yang dilakukan yaitu dari laporan informasi yang diterima dan menjabarkannya ke laporan informasi yang dibuat oleh tim Pokja Yustisi. Juga berkaitan dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Juga berdasarkan pasal 368 KUHP.

Luther menyampaikan hasil interogasi yang dilaksanakan kepada yang terduga dan beberapa orang lainnya. “Berdasarkan hasil gelar yang dilakukan oleh tim Yustisi yang 368 KUHPnya disitu harus ada pemaksaan atau kekerasan sehingga kasus ini oleh tim Pokja Yustisi mengambil keputusan bahwa belum cukup bukti untuk dilanjutkan ketingkat Penyidikan maka kita hentikan,” terang Luther menunjukan tindakan tim Pokja yang selektif.

Dengan dihentikannya kasus ini maka tindakan selanjutnya, Luther menyebutkan bahwa kasus tersebut akan diserahkan kembali ke Dinas Sosial. Luther menambahkan, barang bukti itu juga akan dikembalikan kepada Dinas Sosial.

 

 

Reporter: Emanuel B.

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *