FNI dorong KPK periksa Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2014-2019

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Kasus korupsi di sektor Kelautan dan Perikanan di Indonesia dalam perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah (kuantitas) kasus yang terjadi, maupun dari segi kerugian keuangan negara pada era kepemimpinan ibu Susi Pudjiastuti, sampai sekarang kasus-kasus tersebut belum terselesaikan dengan baik.

Kemudian dari segi kualitas pun demikian, bahwa kasus tindak pidana korupsi dilakukan semakin sistematis, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kasus tindak pidana korupsi pada Institusi kementerian Kelautan dan Perikanan sudah merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime), sehingga penanganannya harus dilakukan secara luar biasa pula, baik dari aspek pencegahan maupun penanggulangannya.

Rusdianto Samawa Ketua dari Front Nelayan Indonesia (FNI) menilai, bahwa pola penegakan hukum terhadap berbagai kasus korupsi yang terjadi pada sektor Kelautan dan Perikanan masih buruk sehingga berdampak pada melemahnya upaya penegak hukum dalam mengungkap kasus tersebut. Hal ini berdasarkan hasil eksaminasi (uji publik) dalam proses penanganan tindak pidana korupsi pada sektor kelautan dan perikanan era kepemimpinan menteri KKP 2014-2019.

“Dalam kenyataannya banyak pelaku tindak pidana korupsi yang diberikan hukuman yang relatif ringan, bahkan belakangan ini banyak kasus korupsi sektor kelautan dan perikanan sudah tersangka, tetapi tidak ditahan dan tidak diproses hukum. Bahkan tersangka bebas berkeliaran, melancong dan bepergian kemanapun, seperti halnya dengan mantan direktur PT Perikanan Nusantara (Perinus),” kata Rusdianto Samawa, dalam jumpa pers di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jum’at (10/01/2020).

Oleh karena itu, Front Nelayan Indonesia (FNI) mendorong penegak hukum untuk melihat kasus ini secara profesional, proposional dan juga obyektif dalam menangani kasus pada sektor kelautan dan perikanan, sehingga seluruh kasus korupsi di sektor Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat di usut tuntas.

“Aparat penegak hukum harus fokus lakukan audit, penyelidikan dan penindakan serta penuntutan disektor kelautan dan perikanan baik dari Kementerian Pusat, Provinsi dan Kabupaten agar bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ujar Rusdianto

Rusdianto menambahkan, sehingga eksaminasi kasus korupsi yang terjadi di sektor Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat memuaskan rasa keadilan bagi masyarakat: perikanan, nelayan, dan pesisir.

“Saya berharap kedepan, disektor Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat memberi kontribusi positif untuk pembangunan kedepannya,” ucap Rusdianto.

Front Nelayan Indonesia (FNI) mengamati perkembangan kasus perkasus dalam periodisasi pada institusi Kementerian KKP tahun 2014 samapai dengan 2019, bahwa adanya tindak pidana korupsi yang kian terbuka dan sederet fakta kasus-kasus tersebut sampai hari ini belum terselesaikan, seperti hal nya pengadaan mesin kapal, pengadaan kapal perikanan, pengadaan alat tangkap, pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), dimana kasus itu semua sudah ditetapkan dan jelas sudah ada tersangkanya.

Oleh karena itu maka kami meminta penegak hukum untuk dapat memanggil mantan menteri KPP ibu Susi Pudjiastuti untuk dapat dipanggil untuk dapat dimintai keterangan dan klarifikasi dalam berbagai kasus sebagai pemberi kuasa anggaran proyek dan program pada waktu menjabat.

“Kami minta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk dapat memeriksa Susi Pudjiastuti dalam berbagai kasus sebagai pemberi kuasa anggaran proyek dan program semasa era menjadi menteri periode 2014-2019 sesuai daftar inventarisasi kasus yang sudah dilakukan penyelidikan, penindakan dan penuntutan,” tegas Rusdianto

 

 

Reporter : BS

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *