Kasus Korupsi Tapian Siri-Siri, Plt Kadis Perkim Madina dituntut Dua Tahun Penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Madina, Rahmadsyah Lubis ( 49)  dituntut 2 tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (13/1), karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pembangunan Taman Raja Batu (TRB) dan Tapian Siri-Siri (TSS) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.

Sedangkan terdakwa Edy Djunaedi (42) dan Akhyar Rangkuti (39) keduanya  Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Madina  masing-masing dituntut hukuman satu tahun 6 bulan penjara

Selain hukuman kurungan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejatisu dimotori Polin Siregar juga nenuntut ketiga terdakwa denda masing-masing Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan, namun ketiganya bebas dari uang pengganti kerugian negara.

Dalam persidangan dipimpin hakim ketua Irwan Efendi, JPU mengatakan, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, secara tanpa hak, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara.

Menurut JPU, ketiga terdakwa terbukti melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999, sebagaimana dirubah menjadi UU No 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam dakwaan disebutkan, ketiga terdakwa secara melawan hukum telah melakukan Penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Madina.

Ketiganya,   memperkaya diri sendiri,  orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp1.635.847.400.

Awalnya, Bupati Mandailing Natal Drs.Dahlan Hasan, memerintahkan kepada tiga kadis untuk membangun lingkungan wisata, olahraga dan perkantoran berikut fasilitasnya di seputaran Taman Raja Batu dan Tapian Sirisiri.

Kemudian ketiga terdakwa mendapat peran penting dalam proyek yang sumber dananya APBD Madina TA 2017, namun dalam pelaksanaan banyak terjadi penyimpangan.

Modus  yang dilakukan terdakwa, melaksanakan pekerjaan padahal kontrak belum dibuat. Artinya. paket pekerjaan yang diperintahkan,  dilaksanakan melanggar ketentuan  undang-undang, karena pelaksanaan pekerjaan  mendahului kontrak.

Kemudian, proses penunjukan rekanan (Penyedia Jasa/Barang) dilaksanakan  tidak sesuai dengan ketentuan Perpres No.54 Tahun 2010

Terdakwa 2 dan 3  selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanpa
kalkulasi secara  keahlian  berdasarkan Harga pasar.

 

 

Reporter : ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *