Gubernur Anies didemo, Anggota DPRD DKI bilang begini

  • Whatsapp

MITRAPOL.com Jakarta – Penanganan banjir di Ibu Kota Jakarta oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai tidak sesuai dengan harapan sebagaian warga Jakarta.

Bencana banjir yang menerjang sejumlah kawasan di DKI pada awal tahun 2020 lalu masih berbuntut panjang.

Muat Lebih

Sekelompok warga Jakarta bahkan menuntut Anis Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk bertanggung jawab dengan melakukan aksi Demo di depan Balaikota DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono menilai, apa yang dilakukan warga Jakarta itu merupakan aspirasi masyarakat Jakarta dan ini adalah bagian dari demokrasi, mereka berhak untuk melakukan apa saja namun dalam koridor hukum yang berlaku.

“Itu hak masing masing warga untuk menyampaikan aspirasinya, apa yang menjadi aspirasi masyarakat itulah yang harus ditangkap oleh pemprov DKI Jakarta ” ungkap Gembong di Kantor DPRD DKI Jakarta, pada Selasa (14/01/2020)

Menurut Gembong seharusnya pemprov DKI Jakarta dapat menampung aspirasi dari sebagian masyarakat sebagai masukan akan kekurangan terhadap pelayanan kepada masyarakat, jika sebagaian masyarakat Jakarta ingin menyampaikan aspirasinya dengan melakukan Demo, artinya ada masyarakat yang merasa tidak terlayani dengan baik.

“Bagaimana pemprov DKI Jakarta memperbaiki kekurangan serta segala kelemahan, dan segala hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, artinya masyarakat merasa tidak terlayani, sehingga masyarakat menggugat berdemo meminta ganti rugi, itu sah-sah saja dan sekali lagi itu haknya masyarakat, kita Fraksi tidak bisa mencampuri itu” ujar Gembong.

Lain halnya dengan H. Abraham Lunggana, S.H. atau lebih populer dengan julukan Haji Lulung ketika ditemui di area halaman gedung DPRD DKI Jakarta, menurutnya tidak perlu masyarakat berdemo di balai kota, jika ada yang bisa mengatasi banjir ngadep ke Anies.

“Supaya Anies bisa mengatasi banjir enggak usah demo-demo, kasih sepuluh orang yang pinter dan bisa mengatasi banjir ngadep ke Anis” kata Haji Lulung

Menurut Haji Lulung, DPRD tidak lah perlu untuk membentuk “Pansus Banjir”, tinggal bangun komunikasi yang baik. Ini lah yang merupakan kegagalan dari beberapa Gubernur terdahulu Karena tidak ada komunikasi antara Anis sebagai Gubernur, Kepada Masyarakat dan juga Anggota DPRD DKI Jakarta

“DPRD jangan bikin pansus, kayak tidak ada kerjaan aja tuh pansus. Anies kan sudah sedang membenahi DKI Jakarta termasuk masalah banjir. Anies sedang membangun komunikasi yang baik pada semua masyarakat, termasuk anggota DPRD,” ungkap Haji Lulung.

(BS)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *