Konsekuensi Hukum menunggu Gubernur Olly jika Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Talaud terpilih tak kunjung dilantik

MITRAPOL.com, Jakarta – Polemik berkepanjangan terkait dengan tak kunjung dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud pada Pilkada 2018, Elly Enggelbert Lasut dan Mochtar Paraga maka Gubernur Olly akan dikenakan konsekuensi hukum.

“Jika Olly Dondokambey tak kunjung juga melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud pada Pilkada 2018, Elly Enggelbert Lasut dan Mochtar Paraga sangat mungkin Gubernur Olly dikenakan konsekuensi Hukum Pidana” ungkap Rullyandi usai menghadiri Expose polemik pelantikan Kepala Daerah Talaud ini di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Menurutnya, “Kalau kita menelaah dan membaca nomenklatur dari ketentuan hukum pidana, itu bersifat universal, dimana setiap pejabat yg menyalah gunakan kekuasaan maka menurut pasal 241 KUHP dapat diancam pidana, akan tetapi hari ini, kita ingin mencari solusi apakah pelantikan itu bisa dilakukan segera terhadap pejabat Bupati beserta wakilnya, kita juga harus melihat bagaimana putusan pada pengadilan MA yang telah berkekuatan hukum tetap, serta melihat putusan MK yang sudah diterbitkan.”

Rully menjelaskan, dalam situasi seperti ini, jika ada polemik berkepanjangan prihal permasalahan pelantikan bisa dilakukan oleh Kemendagri.

Keputusan Mendagri ini berdasarkan pada putusan pengadilan Mahkamah Agung yang vonisnya telah diterbitkan pada tahun 2011, berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi nomer 22 tahun 2009, yaitu masa jabatan kepala daerah itu dianggap satu periode jikalau pejabat tersebut sudah setengah waktu menjalani atau lebih dari setengah.

“Nah, karena Bupati Talaud ini pak Elly Lasut diperiode 2009 – 2014 dimana dia baru menjalankan 2 tahun kemudian dia menjalani hukuman pidana jadi 2 tahun belum dianggap satu periode, jadi karena itu dia berhak sebagai warga negara untuk mencalonkan diri untuk ikut pemilihan umum tahun 2018. Dan harus segera dilakukan pelantikan dan pelantikan itu meskipun di dalam Pasal 164 Bupati dilantik oleh gubernur, tetapi dalam hal tertentu pasal 164 ayat 3 bisa diambil alih kewenangannya oleh Mendagri,” jelas Rully

Baca juga : Terkait Sengketa Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Kemendagri Panggil Gubernur Olly

Pada kesempatan ini, acara Ekspose Polemik Pelantikan Kepala Daerah Kepulauan Talaud, Kemendagri menghadirkan beberapa pihak terkait seperti Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud Elly Enggelbert Lasut, hingga Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra guna mencari solusi dari polemik berkepanjangan ini.

Polemik penundaan pelantikan pasangan Elly Enggelbert Lasut dan Mochtar Paraga sebagai Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara hasil Pilkada 2018 menjadi perhatian serius pemerintah.

Seperti diketahui, sejak hasil Pilkada 2018 keluar hingga kini Pemprov Sulawesi Utara menolak untuk melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud pada Pilkada 2018, Elly Enggelbert Lasut dan Mochtar Paraga lantaran dianggap bersebrangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 584/K/TUN/2019 tertanggal 6 Desember 2019.

Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Elly Lasut tidak bisa dilantik sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dikarenakan sudah terhitung dua periode menjabat sebagai Bupati Talaud.

Dalam keterangannya, Yusril Ihza Mahendra yang merupakan Pakar Hukum Tata Negara, menyampaikan bahwa kehadirannya sengaja diundang oleh Kemendagri untuk dapat dimintai pendapat, sehubungan dengan kasus tidak kunjung di lantiknya Bupati Talaud, padahal Bupati Talaud sudah ditetapkan sebagai pemenang pada Pilkada 2018 yang lalu oleh KPU.

“Apakah Bupati Talaud ini masih bisa dilantik atau tidak karena itu saya diminta pendapatnya,” kata Yusril.

Yusril mengaku telah mempelajari lebih mendalam permasalan terhaadap polemik pelantikan Bupati Talaud terpilih. Menurut Yusril, kasus tersebut bukan lagi persoalan apakah Bupati Talaud terpilih ini sudah pernah menjabat dua periode atau belum. Meski dia mengakui persoalan soal masa jabatan ini terbilang kontroversial. Karena pada kenyataannya Elly Enggelbert Lasut sebagai Bupati terpilih pada masa jabatannya yang kedua baru 2 tahun 11 bulan, dan belum bisa dikatakan sudah satu periode dikarenakan belum setegah masa jabatan, seperti yang dikatakan oleh Rullyandi

“Tentang hal itu (masa jabatan), walaupun menurut bacaan saya sebenarnya beliau itu efektif menjabat Bupati itu satu kali memang full 5 tahun, yang kedua itu hanya 2 tahun 11 bulan, jadi tidak sampai 2,5 tahun seperti yang disyaratkan. Kalau 2,5 tahun maka dianggap dua periode dan tidak bisa maju (lagi) untuk ketiga kalinya sebagai Bupati,” ungkap Yusril

Yusril juga menjelaskan, bahwa ada dua surat keputusan Kemendagri terhadap Bupati terpilih Talaud Elly Enggelbert Lasut yang didalamnya sama sekali tidak menjelaskan tentang masa jabatan dari Bupati, melainkan soal pemberhentian dari jabatannya.

“Surat yang kedua itu tidak menjelaskan secara spesifik, bahwa dia menjabat sudah lebih dari pada 2,5 tahun. Jadi karena kontroversi persoalan ini sebenarnya sudah terselesaikan dengan adanya keputusan dari KPU setempat yang meloloskan Elly Enggelbert Lasut dan pasangannya sebagai Bupati terpilih,” jelas Yusril.

 

 

Reporter: BS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.