Mendagri panggil Gubernur Olly terkait sengketa pelantikan Bupati-Wabup Kepulauan Talaud

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Kedatangan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memenuhi undangan Mendagri Tito Karnavian serta gelar perkara terkait dengan belum dilakukannya pelantikan terhadap Bupati-Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud – Sulawesi Utara.

“Agenda hari ini pemerintah provinsi Sulawesi Utara diundang oleh Kemendagri dalam rangka membahas putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap tidak dilantiknya Bupati (dan Wakil Bupati) Kepulauan Talaud,” kata Olly ketika ditanya oleh awak media ketika ingin memasuki Gedung A, Kementrian Dalam Negeri Jakarta, pada Rabu (15/01/2020).

Bacaan Lainnya

Sebelumnya detik.com menayangkan berita terkait bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud terpilih pada Pilkada serentak 2018 Elly Engelbert Lasut-Moktar Arunde Parapaga yang tak kunjung dilantik.

Elly dan Moktar ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Talaud terpilih pada Agustus 2018. Sehingga, sejak ditetapkan hingga saat ini sudah satu tahun lebih keduanya belum dilantik.

Sedianya, agenda pelantikan dilakukan pada 21 Juli 2019. Hal ini berdasarkan akhir masa jabatan Bupati Talaud sebelumnya yakni Sri Wahyumi Manalip. Belum dilantiknya Elly dan Moktar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara diduga disebabkan ada persoalan yang belum beres. Salah salah satunya perihal periodisasi Elly Lasut menjabat sebagai bupati.

“Ada putusan Mahkamah Agung ini makanya tidak dilantik bahwa yang bersangkutan itu kalau dilantik sudah 3 periode. Kita tahu persis bahwa Pak JK (Jusuf Kalla) aja minta 3 periode di MK (Mahkamah Konstitusi) tidak setuju. Bagaimana bupati melantik 3 periode,” kata Olly.

Olly menambahkan, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU terhadap proses pencalonan Elly dan Moktar.

“Saya nggak tahu KPU main apa. Kesalahan KPU dong, kenapa sudah 3 periode KPU meloloskan dia. Paham dong kalian ini jangan mengarah kepada sengketa pilkada. Gubernur sudah menandatangani SK untuk menerbitkan SK Mendagri, tetapi ada hal lain, bisa saja ada pelanggaran si calon. Sekarang kalian ikut mana? Ikut pelanggaran atau saya lantik?” tutup Olly.

(BS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *