Santapan” penguasa Bireuen pada Tahun 2019, diduga masih “Aman” di Tahun 2020

  • Whatsapp

MITRAPol.com, Bireuen – Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR) yang dinakhodai oleh Teuku Indra dan telah menemukan fakta bahwa pada tahun 2019 lalu, kegiatan pengadaan barang/jasa di kabupaten Bireuen hingga bulan Oktober 2019 sebanyak 74 paket proyek yang diduga telah dikendalikan oleh keluarga Bupati Bireuen.

Dari hasil investigasi yang dilakukan pada Tahun 2019 oleh Yayasan Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR), terkait dugaan jejak bisnis Keluarga Bupati Bireuen telah membuahkan hasil manis dengan ditemukannya 42 perusahaan kontraktor dari 74 paket proyek yang digarap dengan memakai APBK Bireuen thn. 2019 dengan total kontrak Rp. 145.814.942.841,91,- ucap Ketum LASKAR kepada Mitrapol.com. Selasa (14/01/2020)

Diduga Perusahaan-perusahaan tersebut diatasnamakan adik, anak-anak serta keponakannya dan yang lebih menarik untuk diketahui oleh masyarakat, bahwa bisnis orang nomer satu di Bireuen itu, diduga melibatkan juga 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai peran strategis yaitu ML (kuat dugaan sebagai Kepala BAPPEDA Bireuen) dengan NIP. 19731026 200012 1 004 merupakan adik kandung Bupati Bireuen, yang juga Direktur dari PT. TAKABEYA PERKASA GROUP dengan No. KTP 1111132610730001, seorang lagi adalah Sd, yang merupakan adik ipar dari Bupati Bireuen atau istri Mukhlis dengan KTP No. 1111136605720001 dan menduduki jabatan sebagai Wakil Direktur di CV. BAYU PERKASA, Sd juga Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinkes Bireuen dengan NIP. 197205261994032001, ungkap Ketum Laskar kepada awak Mitrapol.com

Aturan proses pelelangan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang sebagai pengurus Perusahaan yang tertera pada PerPres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dijelaskan melalui Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 jelas Teuku Indra, sebagai Ketum LASKAR.

Hasil investigasi LASKAR, diduga perusahaan tersebut telah menelan APBK Bireuen pada tahun 2019 dengan mendapatkan kontrak kerja sebesar Rp.7.241.391.128,-.

Adapun hasil dilapangan yang telah LASKAR temukan pada Dinas PUPR Bireuen yaitu Proyek Pembangunan Jalan Alue Barat – Cot Mane Kec. Samalanga (Otsus) 3.008.351.128,69,- dan Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Makodim 0111/Bireuen 946.862.000,- ucapnya.

Teuku Indra bersama team LASKAR juga menemukan dugaan kerjaan keluarga orang nomer wahid Bireuen itu, pada Dinas Kesehatan Bireuen yaitu Proyek Penambahan Ruang Gedung Pelayanan PKM Jeumpa 1.896.894.000,- dan Proyek Pembangunan UGD Puskesmas Plimbang 1.389.284.000,- ujarnya dengan penuh rasa kecewa.

Masih ujar Ketua Umum LASKAR jika ada data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, sehingga dikemudian hari ditemukan bahwa data /dokumen yang disampaikan tidak benar serta adanya pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tutupnya.

Ketua Umum LASKAR menemukan fakta lain yaitu 2 kontrak proyek di Dinas Kesehatan Bireuen, CV. BAYU PERKASA tidak memiliki pengalaman (Kemampuan Dasar) pada Sub Klasifikasi Di bidangnya, Perusahaan tersebut sudah berdiri sejak 24 Juli 2001 pada Notaris TRI YULIZA, S.H, artinya kami menduga bahwa adanya kerjasama (konspirasi) dalam proses pelelalangannya ucapnya.
Dengan temuan diatas, kenapa Kadis PUPR Bireuen dan Kadis Kesehatan Bireuen tidak juga membatalkan Kontrak CV. BAYU PERKASA dan memasukkan perusahaan tersebut ke daftar Hitam serta tidak membawa Sd kepada Penegak Hukum untuk diproses sesuai aturan yang berlaku di Negeri ini ?

Ketua Umum LASKAR juga telah melaporkan dua hal mengenai permasalahan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut yaitu pertama adanya dugaan yang dilakukan oleh ketua UKPBJ Bireuen, Kepala Dinas PUPR Bireuen, KPA PUPR Bireuen serta Pokja PUPR Bireuen kepada Kapolres Bireuen pada tgl. 30 Oktober 2019 dengan nomer surat. 082/LKR/X/2019 yang di terima langsung surat LASKAR itu oleh Bripda Nurwahyu Adriana dengan NRP. 94040907 dan yang kedua adalah tentang dugaan Pemalsuan data kependudukkan di bireuen yang dilakukan oleh oknum dengan nomer 081/LKR/X/2019 tanggal 30 oktober 2019 yang diterima oleh Bripda Nurwahyu Adriana NRP. 94040907 dan surat menanyakan perkembangannya serta tindak lanjut dari Polres Bireuen dengan nomer surat 083/LKR/XI/2019 pada tanggal 16 November 2019 yang lalu, akan tetapi saat berita ini diturunkan belum ada surat balasan apapun ke pihak LASKAR yang menjelaskan prosesnya sudah sampai dimana walau pihak LASKAR juga sudah menanyakan secara resmi ke Polres Bireuen pada tgl.16 November 2019 dengan nomer surat 084/LKR/XI/2019 akan tetapi lagi-lagi tidak di jawab oleh Kapolres Bireuen saat ini sehingga Ketua LASKAR itu merasa terheran-heran atas sikap Kapolres Bireuen itu dan sepertinya Polres Bireuen saat ini seperti tidak “berpenghuni” untuk menjawab pertanyaan yang dilayangkan oleh Ketum LASKAR itu, ujarnya kepada Mitrapol.com

Teuku Indra sebagai Ketua Umum Yayasan LASKAR sangat kecewa dengan kinerja Polres Bireuen yang dipimpin oleh AKBP Gugun Hardi Gunawan yang tidak menggubris surat dari LASKAR, kami inikan anak NKRI yang bersedia tidak mendapatkan imbalan apapun dari bantuan informasi kami ke Polres Bireuen, minimal Pak Kapolres Bireuen hargai niat baik kami untuk membantu pihak Polres Bireuen dalam hal melaksanakan Penegakkan Hukum di wilayahnya, ucapnya dengan penuh rasa kekecewaan.

Apakah solusinya Kapolda yang harus turun tangan langsung….? atau Pak Kapolri yang harus turun ke Bireuen langsung untuk menuntaskan masalah ini…..?
Kita tunggu akhir dari cerita ini, apakah kebenaran akan selalu menang atau zaman yang sudah berubah, hanya Tuhanlah yang Tahu…..?

 

 

Reporter : Poen

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *