Bantah Menkumham, Dirjen Imigrasi: Kami tidak lakukan kebohongan, tidak merekayasa data

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie mengatakan pihaknya tidak bermaksud untuk merekayasa data dan informasi mengenai keberadaan politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, tersangka suap mantan anggota KPU, Wahyu Setiawan, ke Indonesia.

Sompie juga membantah, pihaknya menghalang-halangi proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini sekaligus menepis dilaporkannya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly terkait dugaan menghalangi proses penyidikan KPK.

“Kami juga tidak melakukan kebohongan, tidak merekayasa data, kalau kita lihat dari kronologi. Di mana kita menutupi? Kalau kami diam, itu bisa jadi, kami dari awal kan berusaha menjelaskan kepada media, apa yang ditanya oleh media,” kata Sompie yang berlatar perwira tinggi polisi itu, saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Hanya saja, menurut dia memang terjadi sedikit kekurangan dalam pemberian informasi dari data perlintasan Masiku yang ternyata sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

Menurut dia ada keterlambatan replikasi data yang ada di Imigrasi Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, sehingga pihaknya belum mendapatkan data terbaru soal keberadaan Masiku.

Oleh karena itu, lanjut Sompie, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly –yang juga ketua DPP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan PDI Perjuangan– pada 16 Januari masih menyampaikan informasi Masiku melintas ke Singapura pada 6 Januari 2020 dan belum menerima data kembalinya tersangka ke Indonesia.

“Kalau dianggap menutupi saya kira itu tendensius ya, lebih baik ya koreksi yang diberikan itu menjadikan kami lebih mawas diri untuk memperbaiki,” kata Mantan Kadiv Humas Divisi Humas Polri itu.

“Bukan mempersoalkan tentang bagaimana informasi ini diberikan kemudian dianggap menutupi, mempersulit,” tukas Ronny.

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil melaporkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamomangan Laoly ke Direktorat Pengaduan masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka menduga, Yasonna telah merintangi proses penyidikan atau obstuction of justice terkait dugaan merintangi proses hukum kasus suap pengurusan PAW Caleg DPI Perjuangan yang menjerat Harun Masiku.

“Hari ini kami bersama dengan koalisi masyarakat sipil antikorupsi melaporkan saudara Yasonna Laoly selaku Menkumham atas dugaan halangi proses hukum atau obstruction of justice yang diatur dalam pasal 21 UU Tipikor dalam konteks kasus suap PAW anggota DPR RI dalam hal ini tersangka Harun Masiku,” kata anggota koalisi, Kurnia Ramadhana di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).

Kurnia menduga, terdapat kejanggalan terkait informasi yang diberikan Yasonna mengenai Harun Masiku. Hal ini mengenai keberadaan Harun Masiku yang sampai saat ini masih menjadi buronan KPK.

“Kami melihat ada keterangan yang tidak benar disampaikan oleh Yasonna dia mengatakan bahwa Harun Masiku telah keluar dari Indonesia sejak 6 Januari dan belum kembali, tapi ternyata ada data terkait dengan itu Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia 7 Januari tapi tidak ditindaklanjuti oleh Kemenkumham,” sesal peneliti ICW ini.

Dalam laporannya ke KPK, Koalisi membawa bukti dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan Yasonna
berupa rekaman CCTV mengenai datangnya Harun Masiku ke Indonesia pada 7 Januari 2020. (*/red)

 

 

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *