Hendri. S.Pd : Pengelolaan Dana Bos harus transparan, tepat sasaran dan tepat waktu pencairan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nunukan menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) se-Kabupaten Nunukan, dilaksanakan selama dua hari, terhitung sejak tanggal 21 hingga 22 Januari 2020.

Kegiatan dilaksanakan di Aula Paras Perbatasan , Jln Lingkar Kab. Nunukan selama satu hari, yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Nunukan, Kadis Perdagangan, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Kb. Nunukan, Kepala Kejari Kab. Nunukan. (21/01)

Kabid Kelembagaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Nasional Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Hendri. S.Pd dalam kesempatan ini menjelaskan kepada Wartawan Mitrapol Nunukan. Rabu (22/01/2020).

Kabid Kelembagaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Nasional Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Hendri. S.Pd

Kegiatan rakor ini kita mengundang 300 peserta, namun ternyata motivasi dari peserta ini luar biasa sehingga yang datang mencapai 500-an.

Kegiatan ini diadakan agar bagaimana kita bisa mengevaluasi, membuat pelaporan yang tepat dati tahun-ketahun, dan melakukan pembimbingan serta pemantapan.

lewat Rakor ini kita punya pembayarannya triwulan sehingga akan menjadi keluhan kepada guru maupun kepada kepala sekolah yang bagaimana supaya kedepannya akan lebih baik kita setelah rakor ini memang Bagaimana percepatan ini bisa berubah.

Yang tadi sering terlambat tahun lalu ya tahun ini ke depan ini bisa berubah sudah karena peserta rakor ini selain mengambil beberapa keputusan yang merupakan keputusan kita mereka juga mendapat materi materi materi dari instansi terkait yang berkaitan langsung dengan SPG dan proses keuangan.

Harapan kita kepada peserta setelah pulang dari ini akan Salah satu perubahan yang signifikan dari kegiatan ini kesadaran.

Hendri.S.Pd bersama Sekertaris Dinas Pendidikan Sudihermanto

Kita sebagai tim yang berada di sekolah perpanjangan tangan dari dinas pendidikan dalam pemerintah tentang jawabannya itu harus sesuai dengan apa yang dianjurkan daripada kan ada dana Bos dan Bosda.

Untuk pembayaran gaji honorer dan pengelola bos dan 10% dari itu untuk belanja ATK dan untuk sementara untuk itu Bos reguler.

Kebetulan tahun ini belum turun juknis-nya APBN Bos reguler namanya tahun ini belum turun juknisnya ada perkirakan informasi kemarin dari Kementrian tanggal 20-an keatas ini akan turun juknis kita akan mengacu kepada jenis terbaru nanti.

tapi sebagai gambaran 2019 lalu 85% yaitu merupakan salah satu kegiatan yang harus kita lakukan belanja untuk barang dan jasa dan 15% nya.

Untuk belanja honorer untuk sudah diatur artinya kegiatan yang dilakukan dalam Bos reguler itu yang tidak tercover akan ditutup dalam bosnya acuan, jadi pemerintah daerah itu ada kontribusinya juga untuk Pendidikan.

 

 

Reporter : Yuspal

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *